Poliklinik RSUD Aceh Besar Lumpuh hingga Pasien Terlantar, DPRK Desak Bupati Segera Bayar Hak Dokter

Ringkasan Berita:

• Pelayanan poliklinik di RSUD Aceh Besar lumpuh total akibat aksi mogok massal tenaga medis dan dokter spesialis.
• Pasien yang datang terpaksa pulang tanpa penanganan, sementara IGD tetap berjalan karena menyangkut keselamatan nyawa.
• Wakil Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Abdus Sabur, mendesak Pemkab segera memberi kepastian pembayaran TPP dokter yang belum dibayarkan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR – Pelayanan poliklinik di RSUD Aceh Besar lumpuh total, menyusul aksi mogok massal tenaga medis dan dokter spesialis.

Akibatnya, pasien yang datang untuk berobat terpaksa pulang tanpa mendapatkan penanganan, Senin (20/4/2026).

Situasi ini picu keprihatinan publik.

Wakil Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Abdus Sabur, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar segera turun tangan dan memberikan kepastian terkait pembayaran hak tenaga medis.

“Saya sudah menghubungi Dirut RSUD Aceh Besar. Aksi mogok ini dipicu karena TPP dokter belum dibayarkan. Ini hak mereka, jadi wajar jika mereka menuntut,” ujar Abdus Sabur saat dihubungi.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah harus segera menetapkan jadwal pasti pencairan TPP agar pelayanan rumah sakit bisa kembali normal.

“Yang dirugikan sekarang adalah masyarakat. Ada pasien yang sudah datang, tapi akhirnya pulang karena tidak ada pelayanan. Ini tidak boleh terus terjadi,” tegasnya.

Tak hanya soal TPP, krisis di RSUD Aceh Besar juga dipicu oleh kosongnya stok sebagian besar obat-obatan yang telah berlangsung sekitar lima bulan.

Kondisi ini membuat tenaga medis kesulitan memberikan pelayanan optimal kepada pasien.

Selain itu, jasa medis tenaga kesehatan juga dilaporkan belum dibayarkan sejak November 2025.

Baca juga: Dokter dan Tenaga Medis Mogok Massal, 13 Poliklinik RSUD Aceh Besar Tutup

Ditambah lagi, penurunan jumlah kunjungan pasien turut berdampak pada klaim rumah sakit yang ikut merosot.

Meski poliklinik tutup total, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi seperti biasa.

Hal ini karena layanan darurat menyangkut keselamatan nyawa pasien dan tidak bisa dihentikan dalam kondisi apapun.

DPRK Aceh Besar berharap Pemkab segera mengambil langkah konkrit agar krisis layanan kesehatan ini tidak semakin meluas dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tetap terjaga.(*)