PKS Sebut Aceh Sanggup Biayai Masyarakat Miskin Terdampak Corona Rp 1 Juta Per Bulan Selama 6 Bulan

PKS Sebut Aceh Sanggup Biayai Masyarakat Miskin Terdampak Corona Rp 1 Juta Per Bulan Selama 6 Bulan

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fraksi PKS di DPRA ternyata telah membuat hitung-hitungan sederhana terkait dengan kemampuan pemerintah Aceh menanggung biaya kebutuhan masyarakat jika karantina wilayah diberlakukan.

Karantina wilayah atau ada juga yang menyebut lockdown saat ini sedang dikaji oleh Pemerintah Aceh dan menjadi salah satu opsi untuk mengantisipasi meluasnya wabah Covid-19 atau virus Corona di Aceh.

Sekretaris Fraksi PKS, Bardan Sahidi, mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk membiayai biaya hidup masyarakat miskin ternyata tidak lebih besar dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBA 2019.

Bardan Sahidi menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Aceh sebesar 15,32 persen atau sebanyak 809.760 jiwa.

“Kalau kita rata-ratakan satu kepala keluarga itu ada 4 jiwa, maka berarti ada sekitar 202.440 KK,” sebutnya kepada Serambinews.com, Kamis (1/4/2020).

Seandainya setiap keluarga miskin diberi subsidi sebesar Rp 1 juta per bulan, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 202,440 miliar.

• VIDEO - Presiden Joko Widodo Gratiskan Tarif Listrik Selama 3 Bulan

• Sebelum Dihadang di PLTU, Ternyata TKA China Diusir di Langkak Nagan Raya

• Seorang Ibu Melahirkan di Mobil Patroli Polisi di Pinggir Jalan, Persalinan Dibantu Anggota Polsek

Sementara jika subsidi diberikan selama enam bulan, maka anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 1,2 triliun.

“Jadi selama enam bulan hanya Rp 1,2 triliun, bandingkan dengan SiLPA tahun 2019 yang tak digunakan Pemerintah Aceh yang mencapai Rp 1,822 triliun,” sebut Bardan Sahidi.

“Atau bandingkan dengan pendapatan Aceh 2020 sebesar Rp 15,457 triliun, dana subsidi itu hanya 10% APBA 2020,” imbuh politikus PKS daerah pemilihan Bener Meriah dan Aceh Tengah ini.

Ia meyakini Aceh memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jika karantina wilayah diberlakukan.

Dalam APBA 2020, ia menyebut ada beberapa sumber pos anggaran yang tidak penting yang bisa digeser untuk penanganan wabah virus Corona. Selain itu ada juga biaya tak terduga sebesar Rp 118, 7 miliar.

“Ini kosideran yang kami gunakan dalam penyiapan kepada pemerintah untuk mengitung ulang skema pembiayaan bahwa Aceh siap melakukan karantina wilayah,” timpalnya.

• Penampakan Hotel Mewah Tempat Raja Thailand Isolasi Diri dengan 20 Selir

• Semua Anggota Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Sepakat Donasi Gajinya untuk Penanganan Covid-19

• Wahai Penguasa Aceh, Bantulah Rakyatmu dengan Dana Otsus Mereka!

Tambahan lain sebut Sekretaris Fraksi PKS ini adalah Permendari 20 dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengimbau agar anggaran dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) difokuskan untuk penanganan Corona.

Disamping itu, di beberapa kabupaten/kota juga telah menetapkan besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa untuk pencegahan penularan pandemi wabah Covit-19.

Melihat dari ketersediaan anggaran itu, Fraksi PKS berkesimpulan bahwa Aceh dapat melakukan karantina wilayah dan sanggup memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Hasil hitung-hitungan ini lanjut dia didapat dari hasil diskusi para anggota Fraksi PKS di DPRA dan akan diuji kembali bersama tenaga ahli dan kolega PKS.

Fraksi PKS juga akan mengusulkan pemberian subsidi ke masyarakat itu jika memang opsi karantina wilayah jadi diambil oleh Pemerintah Aceh.(*)

• Pekerja Migran di India Disemprot Disinfektan, Netizen Marah: Ingin Bunuh Corona atau Manusia?

• Italia Mengheningkan Cipta, Berkabung atas 11.591 Korban Meninggal Virus Corona

• Lockdown Mulai Berakhir, Tingkat Perceraian di Tiongkok Meningkat, Sebagian karena KDRT