Update Corona di Aceh

Wali Nanggroe Sarankan Akademisi dan Ulama Dilibatkan Cegah Penyebaran Wabah Corona

Selain itu, ia juga mengharapkan agar para akademisi tersebut dapat mencari mekanisme model bantuan yang nantinya akan diterapkan kepada masayarakat y

FOR SERAMBINEWS.COM
Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar berbincang dengan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand (Panglima Royal Thailand Army/RTA), General Apirat Kongsompong dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Andika Perkasa dalam temu ramah di Makodam IM, Selasa (14/1/2020). 

Laporan Bukhari M Ali I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar menyarankan kepada Pemerintah agar melibatkan akademisi dan ulama untuk mencegah penyebaran wabah corona.

"Kepada intelektual dan akademisi di Universitas-universitas yang ada di Aceh, diharapkan dapat membuat stimulus/skema penyebaran covid-19 di Aceh dan metode pencegahannya," pinta Malik Mahmud dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Serambinews.com, Kamis (9/4/2020).

Selain itu, ia juga mengharapkan agar para akademisi tersebut dapat mencari mekanisme model bantuan yang nantinya akan diterapkan kepada masayarakat yang kurang mampu.

Wali Nanggroe Malik Mahmud juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini, akan berdampak kuat kepada struktur sosial, dan kondisi itu memungkinkan akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia di masa mendatang.

Cegah Covid-19, Kemenag Ajak Seluruh Umat Beragama Beribadah di Rumah, Termasuk Tarawih dan Tadarus

Shalat Jumat Berjamaah di Tengah Pandemi Covid-19 di Masjid Lhokseumawe, Ini Pengakuan Jamaah

Tim PKK Lhoksemawe Bagikan 1.000 Masker Kepada Masyarakat, Hadapi Pandemi Covid-19

Selain itu, Wali Nanggroe juga meminta kepada Pemerintah Aceh agar ulama dan tokoh masyarakat wajib dilibatkan dalam menjalankan program-program sosialisasi serta imbauan-imbauan yang disampaikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, harap Malik Mahmud, semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berjalan sesuai dengan ajaran Syariat Islam, serta sesuai pula dengan karakter dan budaya rakyat yang berlaku di Aceh.

Hal itu, sebutnya, bertujuan menghindari kesalahpahaman serta untuk efektivitas lalu lintas informasi yang ingin disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.(*)

Penulis: Bukhari Ali
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved