Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Siapkan Skema Jaring Pengaman Sosial

BANDA ACEH - Anggota DPRA dari PNA, M Rizal Falevi Kirani meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh untuk menyiapkan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara konfrehensif. Hal ini bertujuan agar bantuan sembako bagi keluarga yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19 bisa tepat sasaran dan terdata dengan baik.

"Kami meminta Pemerintah Aceh menyiapkan skema JPS karena jika melihat realitas perekonomian masyarakat saat ini, perkiraan saya ada 200 ribu sampai 300 ribu KK yang harus dibantu. Karena itu Dinas Sosial harus segera meng-update data masyarakat yang terdampak. Jangan sampai nanti timbul gejolak sosial di masyarakat," katanya, Sabtu (11/4/2020).

Falevi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan atau sembako untuk 61.584 kepala keluarga (KK) yang terdampak corona di seluruh kabupaten/ kota di Aceh. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di halaman Kantor Dinas Sosial, Kamis (9/4/2020) kemarin.

"Saya atas nama Ketua Komisi V DPRA menyampaikan apreasiasi untuk Pemerintah Aceh atas kegiatan distribusi sembako untuk masyarakat yang terdampak melalui kebijakan penanggulangan Covid 19 di Aceh, walaupun sudah agak terlambat," ujar politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu.

Ia berharap bantuan sembako tersebut dapat membantu meringankan beban sebagian rakyat. Falevi juga meminta Pemerintah Aceh agar bekerja lebih serius lagi, tidak cukup hanya distribusi sembako semata, apalagi jumlah keluarga yang dibantu tergolong sangat kecil.

"Kami menduga jumlah masyarakat terdampak Covid 19 yang butuh dukungan sembako atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Pemerintah Aceh jauh lebih besar angkanya daripada angka distribusi sembako kemarin. Kemarin kami mendapat informasi, Pemko Banda Aceh mengusulkan penerima bantuan sembako ke Pemerintah Aceh sebesar 17.000 KK lebih.

Namun yang diterima hanya 3000-an saja, jauh dari kebutuhan. Saya pikir itulah cerminan kondisi riil masyarakat diseluruh Aceh," ungkap dia.Anggota DPRA itu mendesak Pemerintah Acehagar segera memfinalisasi calon penerima bantuan. Sehingga begitu anggaran realokasi APBA 2020 disetujui Mendagri, bantuan tersebut dapat segera disalurkan.

"Apalagi ini menjelang bulan Ramadhan. Tentu masyarakat kita sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan bulan puasa. Status Aceh saat ini tanggap darurat, jadi Pemerintah Aceh harus membiasakan diri untuk bekerja dalam waktu sangat cepat," demikian Falevi.(mas)