Pemkab Tunda Proyek Fisik DAK  

SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menunda proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2020. DAK tersebut dialihkan untuk penanggulangan wabah Covid-19.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, kepada Serambi, Minggu (12/4/2020) mengatakan, anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Rp 5,2 miliar yang telah dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 tidak cukup, sehingga Pemkab perlu menyisir sumber dana lain untuk penanggulangan Covid-19. Anggaran yang digunakan tersebut merupakan yang tidak prioritas, seperti proyek fisik.

Dikatakan, penggunaan anggaran dari sumber lain dibolehkan setelah adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa, dalam rangka percepatan penanganan virus Corona. "Sekitar Rp 50 miliar anggaran DAK pada proyek fisik ditunda pekerjaannya tahun ini," jelasnya.

Selain itu, kata Fadhlullah, anggaran DOKA masih menunggu instruksi dari Gubernur Aceh terhadap penggunaannya untuk penanganan Covid-19. Tak hanya itu, penggunaan dana gampong minimal Rp 50 juta akan dikuatkan dengan surat edaran bupati. Sebab, sebelumnya telah ada surat dari Kemendes, Kemendagri, dan surat dari Gubernur Aceh. "Dalam surat edaran bupati telah dituangkan terhadap item-item menggunakan dana gampong untuk penanggulangan wabah Covid-19," jelasnya.

Sementara Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Dewan Ansari, kepada Serambi, kemarin menyebutkan, dana BTT yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 telah dicairkan. Yakni untuk RSUD Tgk Abdullah Syafii Bereunuen Rp 300 juta.

Berikutnya untuk RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli Rp 700 juta, Dinas Kesehatan Pidie Rp 1,2 miliar, dan BPBD Rp 600 juta. "Dana itu di Badan Pengelolaan Keuangan Pidie. BPBD Pidie hanya menangani administrasi saat dana tersebut diusulkan kebutuhannya," kata Dewan. (naz)