Bantuan Corona
Tiga Kabupaten/kota di Aceh Mulai Terima Bantuan Sembako untuk Masyarakat Terdampak Corona
Penyaluran paket sembako tersebut dimulai dari Aceh Besar, kemudian Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Lalu ke kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Penulis: Jafaruddin | Editor: Taufik Hidayat
Laporan Jafaruddin | Aceh Utara
SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh, Kamis (16/4/20200), mulai menyalurkan paket sembako untuk masyarakat atau orang miskin baru yang perekonomiannya terdampak akibat mewabahnya virus corona atau Covid-19 di Aceh.
Penyaluran paket sembako tersebut dimulai dari Aceh Besar, kemudian Aceh Utara, dan selanjutnya Kota Lhokseumawe. Lalu kepada sejumlah kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Tiga kabupaten/kota itu terlebih dulu menerima bantuan karena sudah karena telah merampungkan data dan jumlah masyarakat terdampak Covid-19. Untuk dapat menyalurkan bantuan itu penerima bantuan harus dituangkan dalam surat keputusan (SK) masing-masing kepala daerah setempat.
Untuk Aceh Aceh Besar bantuan semako yang disalurkan 2.810 paket, kemudian untuk Aceh Utara 5.325 paket sembako, dan Kota Lhokseumawe 525 paket.
Bantuan yang diantar oleh Dinas Sosial Aceh tersebut masing-masing diterima langsung oleh kepala daerah setempat.
Untuk Aceh Besar diantar oleh Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah, diterima oleh Wakil Bupati Waled Husaini A Wahab di halaman Kantor Dekranasda Aceh di Aceh Besar.
Sementara Aceh Utara dan Lhokseumawe, paket sembako diantarkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, yang diterima oleh Bupati Muhammad Thaib di halam Pendapa Bupati Aceh Utara, dan Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya di halaman kantor Wali Kota Lhokseumawe.
“Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh telah melaunching penyauran paket sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Aceh beberapa hari lalu, berharap pihaknya agar bantuan ini dapat bisa segera disalurkan ke kab/kota di Aceh,” ujar Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri kepada Serambinews.com.
Namun seiring berjalan waktu, terdapat kendala teknis, selain masih banyak kabupaten/kota di Aceh yang belum menyerahkan data hasil verivali ke Dinas Sosial Provinsi Aceh.
Pihaknya juga juga terhambat karena rencana penggunaan besar CBP sebanyak 200 ton di Bulog jatah Provinsi Aceh, dan 100 ton jatah tiap-tiap kabupatan/kota di Aceh terpaksa dibatalkan setelah turunnya surat Direktur Jendral Kementrian Sosial RI.
Dalam surat Dirjen tersebut dijelaskan, bahwa beras CBP hanya bisa digunakan jika daerah tersebut masuk dalam zona mereh penyebaran Covid-19. Padalah sebelum surat itu keluar, Pemerintah Aceh bersama Bulog, Kajati, Polda, BPKP, dan intansi terkait lainnya sudah sepakat untuk menggunakan besar tersebut.
“Akhirnya kita putuskan untuk menggunakan dan membeli beras petani di Aceh, selain kualitasnya bagus, harganya juga lebih murah dari harga beras Bulog,” kata Alhudri.
Oleh karena terjadinya gangguan teknis tersebut, maka penyalurannya sedikit terlambat. Namun Alhudri mengaku terlambat sedikit tidak masalah, asalkan tidak melabrak aturan yang ada.
“Sebab, semua yang kami kerjakan ini akan diaudit dan harus kami pertanggungjawabkan nanti diakhir. Makanya kami harus hati-hati, jangan sampai nanti kami melanggar aturan pemerintah, dan terdapat penerima bantuan ganda, maka jika seperti itu saya tidak mau,” tegas Alhudri.(*)
• UPDATE Corona di Seluruh Dunia 17 April 2020: 2 Juta Orang Terinfeksi, AS Catat Kasus Terbanyak
• VIRAL Babysitter Rekayasa Penculikan Demi iPhone 11, Pelaku Tak Menyesal & Akui Kerap Berbohong
• Spesifikasi iPhone SE 2016 vs iPhone SE 2020, Apa Perbedaannya?
• THR ASN, TNI dan Polri Tidak Sama dengan Tahun Sebelumnya, Hanya Berupa Gaji Pokok dan Tunjangan
