Pemerintah Aceh Masih Susun Anggaran Penanganan Covid-19

* Selama Ini Gunakan Dana BTT dan Kegiatan Rutin

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh saat ini masih menyusun kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah pandemi Covid-19. Sebelumnya, Pemerintah Aceh sudah memploting Rp 1,7 triliun untuk penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Aceh, T Ahmad Dadek menjawab Serambi, Kamis (30/4/2020). Ia juga menyampaikan dana Rp 1,7 triliun tersebut belum terpakai sejak Covid-19 mewabah di Aceh.

"Selama ini dana penanggulangan covid masih pakai anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) dan kegiatan rutin (Kegiatan di SKPA yang dialihkan untuk penanganan Covid-19)," kata Dadek.

Terkait lamanya penyusunan anggaran penanganan Covid-19, menurut Dadek, disebabkan proses input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan lainnya yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

"Penyusunan (kebutuhan anggaran penanganam Covid-19) kan butuh proses input RKA dan lain sebagainya. Selain itu input e-komponen, input e-budgeting, hingga cetak RKA," ulas Dadek.

Dadek menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sudah berimbas pada beratnya beban pembiayaan yang bersumber dari APBA 2020. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pemotongan dana transfer dari pusat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memotong dana transfer ke setiap provinsi untuk dialihkan ke penanganan wabah Covid-19.

Jatah Aceh saja yang dipotong dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas sebesar Rp 279 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 49 miliar, dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 63 miliar.

Selain itu, Pendapatan Asli Aceh (PAA) juga mengalami penurunan sebesar Rp 425 miliar. "Bisa mencapai 2 triliun penurunan APBA dari total Rp 17,2 triliun. Ini belum lagi kebutuhan refocusing," ungkapnya.

Tak hanya itu, mantan Kalak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) ini juga menyampaikan bahwa semua anggaran tahun 2021 nantinya juga diarahkan untuk program recovery Covid-19. "Tapi khusus proyek yang sudah dilelang pada tahun 2020 ini dan kegiatan strategis lainnya tetap dilanjutkan terutama bidang kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur publik," demikian Dadek. (mas)