Breaking News:

KIA Minta Pemerintah Aceh Segera Umumkan Dana Covid-19

Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Arman Fauzi meminta Pemerintah Aceh transparan dengan segera mengumumkan dana

Editor: bakri
For Serambinews.com
Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Arman Fauzi. 

BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Arman Fauzi meminta Pemerintah Aceh transparan dengan segera mengumumkan dana penanganan Covid-19. "Pengelolaan dan perencanaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Aceh wajib terbuka. Sebagaimana ketentuan perundangan bahwa anggaran publik seperti APBA dan APBK wajib terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat," kata Arman kepada Serambi, Senin (4/5/2020).

Permintaan itu disampaikan Arman karena diketahui bahwa Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota telah melakukan refocusing anggaran daerah. Namun, publik masih bertanya-tanya besaran alokasi dan penggunaan dana pencegahan dan penanganan Covid-19. Di beberapa media, ada yang menyebutkan anggaran Covid-19 Rp 1,7 triliun dan ada juga yang menyebutkan Rp 4 triliun. Pemerintah Aceh sendiri seperti diberitakan media ini beberapa hari lalu, mengungkap bahwa besaran anggaran penanganan covid-19 belum jelas, antara lain karena dana transfer dari pusat belum jelas. Kalaupun ada sejumlah bantuan sosial yang sudah disalurkan, sumber keuangan dibebankan dari pos biaya tak terduga (BTT) APBA dan pengalihan sebagian kegiatan rutin SKPA.

"Pemerintah Aceh seharusnya segera mengumumkan besaran alokasi dan untuk apa saja anggaran tersebut di gunakan. Jangan sampai publik menduga-duga dan berprasangka yang negatif," ujar Arman. Tentu kondisi ini, lanjutnya, tidak baik di tengah upaya menyelesaikan dan menangani wabah Covid-19 ini secara bersama-sama.

Ia berharap, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga menyampaikan informasi rencana dan penggunaan dana Covid-19 secara terbuka kepada pmasyarakat.

Di tengah bencana wabah covid 19, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota hendaknya mendorong proses-proses perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntable.

"Dari awal, masyarakat diharapkan terlibat dalam perencanaan dan pengawasan. Sebagai contoh, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota membuka data penerima manfaat bantuan sosial dan bantuan pangan, sehingga akan ada control dari berbagai pihak. Hal ini untuk mengetahui secara cepat masyarakat yang layak memperoleh, namun belum terdata, sambungnya.

Proses transparansi ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam menghadapi bencana wabah Covid-19. Kepercayaan masyarakat sangat penting agar semua pihak dapat bekerja sama dan keluar dari krisis ini.

Bencana Covid-19 ini, menurut Arman, sudah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, bukan hanya soal kesehatan, namun termasuk ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu  penanganan yang terencana dan terintegrasi. Koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota serta pemerintahan gampong menjadi aspek penting, terutama dalam membangun mekanisme pemberian bantuan.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved