Jang-Ko Sebut Sejumlah SKPK di Aceh Tengah Kurang Berperan Cegah Penyebaran Virus Corona

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah 

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) menilai sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di jajaran Pemkab Aceh Tengah, kurang berperan dalam mencegah percepatan penanganan virus corona (Covid-19).

Hanya ada beberapa instansi di jajaran pemerintah setempat yang diandalkan untuk membasmi penyebaran virus corona. 

“Kita prihatin melihat kondisi ini. Tidak mungkin hanya Dinas Kesehatan, BPBD, Rumah Sakit, Petugas Satpol PP dan personel Dishub saja yang terlihat bekerja dalam percepatan penanganan Covid-19. Dinas lain mana peran dan programnya,” kata Koordinator Jang-Ko, Maharadi dalam pers releasenya yang diterima Serambinews.com, Sabtu (9/4/2020).

Menurut Maharadi, sinergisitas di tingkat jajaran SKPK Pemkab Aceh Tengah, masih belum terbangun dengan baik dalam upaya pencegahan Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya program kerja skala prioritas di beberapa dinas.

“Sudah semestinya semua dinas bergerak sesuai kapasitas masing-masing. Jangan ada yang terus bekerja, tapi sebagian malah tenang-tenang saja,” sindirnya. 

Melihat perkembangan terkini, lanjut Maharadi, pencegahan penyebaran virus corona, harus dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Dengan kata lain, dilakukan secara bersama seluruh SKPK yang ada.

“Kita ketahui bersama, ada beberapa instansi yang memang berada di garis terdepan, seperti medis, Satpol PP dan personel Dishub. Dinas lain juga kan bisa lahirkan program dalam mendukung pencegahan Covid-19,” usul Maharadi. 

Dia mencontohkan, selain beberapa SKPK yang selama ini, sudah menjadi garda terdepan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, bisa memberikan berbagai stimulus dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Mewabahnya virus corona, bukan semata mata menyerang kesehatan, tapi dampak lainnya juga sangat besar. Salah satunya pada kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Kopi arabika Gayo yang merupakan urat nadi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, harganya anjlok bahkan nyaris tidak ada pembeli.

“Ini juga perlu kita pertanyakan, apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap nasib petani kopi. Tentu, dinas terkait yang harus berperan sebagai perpanjangan tangan bupati. Belum lagi yang lain, seperti bantuan sembako,” kata Maharadi.

Maharadi menyarankan, di tengah penyebaran virus corona, diharapkan sejumlah kepala dinas untuk sementara berhenti “mengekor” bupati, tetapi lebih fokus terhadap menjalankan program pencegahan virus corona serta dampaknya.

“Semua dinas kan sudah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam upaya penanganan wabah COVID-19,” terangnya. 

Ada total realokasi anggaran yang disiapkan melalui APBA dan APBK untuk Aceh Tengah  senilai Rp 30,7 miliar. Uang ini sudah difokuskan penggunaannya terhadap sektor jaring pengaman sosial, kesehatan, dukungan industri dan UMKM dan pemulihan ekonomi.