Antisipasi Banjir di Aceh Besar, Dewan Minta Pemkab Tata Saluran Pembuang

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari Partai PKS, Zulfikar Aziz, meminta kepada Pemkab melalui dinas terkait untuk melakukan penataan saluran pembuang meliputi Kecamatan Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Ingin Jaya dan Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Pembangunan saluran harus terintegrasi langsung dengan saluran pembuangan milik Pemko Banda Aceh.

"Perlu penataan saluran pembuangan di kecamatan-kecamatan tersebut dan juga penataan proyek lokasi pengembangan dan pembangunan perumahan diatur sesuai dengan prosedur agar air mudah tersalurkan ke saluran pembuang utama,"ujar Zulfikar Aziz, kepada Serambinews.com, Minggu (10/5/2020).

Selain itu juga, perlu dilakukan pembangunan tanggul di Krueng Daroy dan merelokasi bangunan rumah warga yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai yang tidak memiliki izin karena bisa mengancam nyawa penghuni rumah itu sendiri apabila terjadi bencana banjir.

Jadi, Menurut Zulfikar Aziz penataan saluran pembuang ini sangat penting sekali agar ketika musim penghujan debit air mampu ditampung pada saluran-saluran pembuangan.

• Daftar Harga iPhone Bulan Mei 2020 Terbaru: iPhone 11, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus hingga iPhone SE

• Sudah 36 Tahun Jadi Pengacara Kondang, Hotman Paris Ingin Jual Apartemen Mewah dan Jadi Petani

• Roy Kiyoshi Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Pihak Keluarga Ajukan Rehabilitasi

Selama ini, saluran pembuang yang ada di perkotaan saja terlalu kecil dan tidak maksimal berfungsi dan tidak terintegrasi dengan saluran Pembuang Pemko Banda Aceh, sehingga setiap musim penghujan saja air langsung tergenang di badan jalan protokol dan menimbulkan bencana banjir.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, mendorong Pemkab Aceh Besar agar mengalokasikan dana Otsus Aceh untuk pembangunan saluran pembuangan guna mengantisipasi banjir ke depan.

Pihaknya, juga menghimbau agar kawasan hutan Lhoknga dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi praktik perambahan hutan guna mencegah terjadinya bencana banjir di Aceh Besar.(*)