Jokowi Akui Data Penerima Bansos Bermasalah, Minta Warga Belum Dapat Bansos Melapor

 SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengimbau warga tak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk melapor kepada pengurus RT/ RW setempat.

Ia mengakui masih ada permasalah terkait data yang membuat sebagian masyarakat tak mendapatkan haknya.

"Memang ada satu, dua, tiga (masalah) yang berkaitan dengan data.

Itu masih belum bisa diperbaiki, tetapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi," kata kata Jokowi usai meninjau penyaluran bantuan langsung tunai di kantor pos Kota Bogor, Rabu (13/5/2020).

 "(Warga yang belum dapat bansos) bisa melapor kembali pada RT, pada RW," kata dia.

Jokowi menyebut, setelah warga melapor, nantinya data tersebut dikirim ke pemerintah pusat.

Pemerintah pun bisa kembali melakukan penyaluran bantuan khusus pada warga yang belum mendapat bantuan.

"Bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sangat banyak, mulai dari bantuan tunai, bantuan sembako, program keluarga harapan, hingga BLT desa.

Ia menargetkan, seluruh bansos itu bisa menjangkau 55 persen warga tak mampu dan warga terdampak pandemi Covid-19.

Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos.