Breaking News:

DPRA Mulai Bahas 10 Raqan, Harus Tuntas dalam 6 Bulan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah mendistribusikan 10 rancangan qanun (raqan) prioritas tahun 2020

hand over dokumen pribadi
Bardan Sahidi 

BANDA ACEH - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah mendistribusikan 10 rancangan qanun (raqan) prioritas tahun 2020 ke semua alat kelengkapan dewan (AKD). Pendistribusian tersebut guna dibahas sebelum disahkan menjadi qanun Aceh. DPRA punya waktu 6 bulan untuk menuntaskan 10 raqan tersebut.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambi, Selasa (2/6/2020) menyampaikan, pendistribusian raqan tersebut sudah dilakukan sejak di-SK-kan oleh pimpinan dewan. Kepada pembahas diberi waktu sampai dengan akhir Desember 2020. 

"Pimpinan DPRA sudah melakukan pendistribusian raqan ke AKD untuk dibahas. Di DPR ada enam komisi, masing-masing komisi mendapat jatah satu judul raqan, Banleg dua raqan, dan Pansus (Panitia Khusus) dua raqan," kata Bardan seusai rapat Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA, Selasa (2/6/2020).

Sebelumnya, DPRA mengesahkan 10 raqan prioritas tahun 2020 yaitu Raqan Aceh tentang Pertanahan, Raqan Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, Raqan Aceh tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.

Kemudian, Raqan Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, Raqan Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raqan Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan, Raqan Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok, Raqan Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh.

Selanjutnya, Raqan Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. "Saat ini ada komisi yang sudah mulai membahas raqan, seperti Komisi I," ungkap Bardan.

Dalam pendistribusian, Komisi I membahas Raqan Aceh tentang Pertanahan. Komisi II bahas Raqan Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Komisi III bahas Raqan Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.

Kemudian Komisi IV bahas Raqan Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. Komisi V bahas Raqan Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan. Komisi VI bahas Raqan Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Sedangkan Banleg membahas Raqan Aceh tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dan Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. Sementara Pansus bahas Raqan Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Raqan Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh.

DPRA memiliki waktu normal enam bulan lagi untuk bisa menuntaskan pembahasan semua raqan prioritas tersebut. Padahal, anggota DPRA periode 2019-2024 sudah dilantik sejak 30 September 2019 silam. Keterlambatan itu akibat terjadinya kisruh dalam pembentukan AKD.

"Kenapa baru dibahas sekarang? Karena terkendala pada pembentukan AKD. Bahkan sampai hari ini masih tersisa satu AKD lagi yang belum terbentuk yaitu Badan Kehormatan Dewan (BKD). Sedangkan permintaan nama personalia dari fraksi-fraksi sudah diajukan untuk duduk di BKD," kata Bardan.

Politikus PKS ini juga menyampaikan, tidak hanya pendistribusian dan pembahasan raqan yang terlambat, pembahasan RKT DPRA periode 2019-2024 juga terlambat. Hal ini juga disebabkan oleh keterlambatan pembentukan AKD.

Dalam rapat RKT kemarin, lanjut Bardan, peserta rapat sempat menyinggung Qanun Pilkada agar dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan undang-undang nasional, tetapi hal itu urung dilakukan karena tidak begitu urgent dan masih bisa dilakukan tahun depan.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved