Ini Jawaban Keuchik Kuala Langsa Terkait Tudingan Warganya, Sebelumnya Sempat Gelar Demo

Keuchik menilai demo itu hanya dilakukan segelintir warga yang mungkin selama ini kurang mendapatkan informasi secara utuh.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Terkait tudingan warganya tidak transparan dalam penggunaan aggarana dana gampong untuk berapa item mata anggaran, ini jawaban Keuchik Gampong Kuala Langsa, Rusmadi.

Pertama dia jelaskan, untuk pengadaan mesin sirup manggrove sebagian alatnya sudah dibeli, namun sekarang hanya meeinnya yang belum dikirim dari Medan, dikarenakan masih suasana covid-19.

Kemudian untuk anggaran sertifikat tanah senilai Rp 50.000.000, uang tersebut digunakan untuk membeli materai, map, foto copy surat, dan juga makan minum para petugas.

Untuk pembangunan mushala atau meunasah, menurutnya bukan tidak dibangun melainkan posisi bangunannya digeser ke sebelah lokasi rencana awal, dan kini akan terus dilakukan pembangunannya.

Sementara terkait pernyataan warga bahwa anggaran untuk PKK gampong tersebut, perlu diketahui bahwa anggarannya memang tidak ada ada dalam list anggaran dana gampong setempat.

Dijelaskan Rusmadi, semua kebijakan yang diambil tidak benar tidak transparan, karena semua program di gampong yang menggunakan anggaran desa, sebelum dilaksanakan ada musyawarah antara warga dan perangkat.

• Kunjungi Ulama, Ini Permintaan Doa Kapolres Lhokseumawe ke Abati Babah Buloh dan Abu Keutapang

• DPRA Minta Dinas PUPR Aceh Atasi Jalan Putus di Lokop, Aceh Timur

• 90 CJH Nagan Raya Batal ke Tanah Suci, Seorang Berusia 98 Tahun

Keuchik menilai demo itu hanya dilakukan segelintir warga yang mungkin selama ini kurang mendapatkan informasi secara utuh.

Semua laporan program gampong, diakuinya diserahkan ke pihak DPMG Kota Langsa sesuai kewajiban pertanggung jawaban gampong.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Selasa (02/06/2020) menggelar demonstrasi menuntut transaparansi penggunaan dana desa.

Saat berorasi di Kantor Keuchik Gampong Kuala itu, hanya ada berapa perangkat desa saja namun Keuchik Gampong Kuala Langsa sedang tidak berada di tempat.

Setelah berorasi berapa puluh menit tidak ada yang menanggapi, akhirnya belasan orang perwakilan warga gampong di pesisir ini memilih mengadu ke Kantor DPRK Langsa.

Koordinator aksi, Iskandar, menyampaikan, kebijakan diambil keuchik gampong tersebut selama ini terkesan tertutup atau tidak ada transaparansinya dengan masyarakat daerah setempat.

Sehingga menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar masyarakat, karena warga wajib mengetahui dan diberitahu kemana saja dan program apa saja yang dibuat menggunakan dana desa ini.