Update Corona di Pidie Jaya
Pidie Jaya Klaim Kabupaten Tercepat di Aceh Salur BLT DD, DPMG Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran
Lebih dari itu, pihak DPMG Pidie Jaya juga memastikan dalam penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Corona ini tepat sasaran.
Penulis: Idris Ismail | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Begitu pun, kata Said Fachrur Razi, bila ada masyarakat mengetahui adanya indikasi permasalahan dalam penyaluran BLT, seperti pungli dan unsur KKN, maka segera lapor langsung ke DPMG.
Tentu dengan membawa bukti-bukti pendukung agar bisa dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan langsung ke lapangan, bukan jika kejadian di satu tempat, justru mengklaim seluruh Pidie Jaya.
Diakui, berdasarkan informasi dari pihak seluruh Camat, forum keuchik kecamatan, dan Pendamping P3MD sampai saat ini belum ada konflik sesama di gampong-gampong pasca penyaluran dana BLT tahap pertama.
Sebab, proses pendataan calon penerima BLT di Pidie Jaya sudah melalui tahapan sesuai aturan serta lewat musyawarah gampong terhadap penetapan para penerima BLT.
Apalagi dalam hal ini secara langsung dipantau oleh pihak Muspika yang didalamnya termasuk Koramil, Polsek serta pihak kecamatan.
Semua penerima tentunya telah melalui jalur verifikasi yang akurat.
"Sehingga terhindar dari penerima ganda dari berbagai bantuan yang diberikan pemerintah seperti PKH, BPNT, dan BST dari Kemensos serta penerima Kartu Prakerja," jelasnya.
Said menambahkan hasil verifikasi disinkronkan kembali ke dalam pergeseran APBG Melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Bahkan, kata Said dalam pekan ini 52 gampong di Pidie Jaya sudah menyalurkan BLT DD tahap kedua dan diharapkan tuntas dalam pekan ini tahap kedua dan diharapkan dalam dua pekan dapat tuntas.
Klaim ada unsur KKN
Seperti diberitakan kemarin, Zikrillah SP, warga Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, mengklaim penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di kabupaten itu ada unsur KKN.
Artinya ada yang tak tepat sasaran, tetapi ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kepada KK penerima bantuan dari dari dana desa Rp 600 ribu per bulan ini.
Selain itu, diduga juga ada pungutan liar oleh oknum perangkat gampong dari penerima bantuan yang semestinya untuk warga yang terdampak Covid-19 ini.
Zikrullah menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Selasa 2/6/2020).
Menurutnya, hal ini sesuai penelusurannya di sejumlah gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya, sehingga akibatnya telah memicu konflik antarsesama di gampong-gampong.
"Sebagian besar ditemukan penyaluran tidak tepat sasaran, yaitu lebih diprioritaskan kepada keluarga dan kerabat, malah untuk kalangan yang tergolong mampu.
