Breaking News:

Haba Senator

Wakil Ketua Komite I : DPD RI Tolak Pilkada 2020, Ini Alasannya.

Komite I DPD RI menyatakan sikap tidak setuju terhadap rencana pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020...

For Serambinews.com
Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP. 

 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komite I DPD RI menyatakan sikap tidak setuju terhadap rencana pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Alasannya Indonesia sedang menghadap pandemi Covid-19 dan harus mengutamakan keselamatan rakyat.

Sikap Komite I DPD itu disampaikan Wakil Ketua Komite I yang juga senator asal Aceh, H Fachrul Razi MIP,  di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU dan Pemerintah tetap menjadwalkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yang akan memilih 270 kepala daerah seluruh Indonesia.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

Pertimbangan Komite I DPD tidak menyetujui pilkada serentak pada 9 Desember nanti adalah sebagai berikut.

Pertama, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir;

 Kedua, Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku;

 Ketiga, pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

 Keempat, Pilkada serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu. Serta mempertimbangkan pula sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir;

Kelima, anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp 9,9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak Covid-19 bagi masyarakat daerah. Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara;

Keenam, penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi Corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat.(*)

BREAKING NEWS - Polres Langsa Hadirkan Dua Tersangka Kasus Pembunuhan Nurita

Anggota DPRD Mengamuk di Pendopo, Ajak Duel Satpol PP, Banting Botol Bir dan Toples Kue

9 Kejahatan Oniara Wonda Anggota KKB Papua Ditembak Polisi, Pernah Tembaki Rombongan Tito Karnavian

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved