DPRA Sorot Pelabuhan Penyeberangan, Jadi Sasaran Hantaman Ombak Saat Pasang

TAPAKTUAN - Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir SE SAg MIKom didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, H Nasjuddin SH MM, Jumat (5/6/2020), melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan terhadap sejumlah program pembangunan di kabupaten setempat.

Salah satu lokasi yang didatangi Irpannusir bersama sejumlah anggota Komisi II DPRA seperti Syafrijal, Herman, Zaini Bakri, Ridwan, dan Rizki adalah Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji.

Di pelabuhan yang menjadi titik keberangkatan ke Simeulue dan sejumlah kabupaten lain di pesisir Aceh via jalur laut itu, DPRA menyorot kondisi Pelabuhan Labuhan Haji yang rusak dan rentan parah jika tidak segera ditangani. Penyebab kerusakan yang menjadi fokus perhatian Irpannusir cs adalah dermaga pelabuhan yang kerap menjadi sasaran ombak besar saat pasang.

Mencermati hal tersebut, Komisi II DPRA kemudian menawarkan beberapa solusi supaya Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji aman dari terjangan gelombang. “Solusi yang ditawarkan di antaranya, batu penahan ombak di pelabuhan yang mengarah ke PPI (pangkalan pendaratan ikan) dipindah ke arah laut atau batu penahan ombak yang ada itu dibongkar sepanjang 10 meter agar ketika pasang naik, ombak tidak lagi mengarah ke Pelabuhan Ferry,” kata Kabag Humas Setdakab Aceh Selatan, Drs H Ramli Tanjung kepada Serambi, Jumat kemarin.

Menurut Ramli, saran dari Komisi II DPRA itu ditampung pihaknya untuk menjadi pertimbangan dalam menyelamatkan Pelabuhan penyeberangan Labuhan Haji. "Ini akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk penyelamatan Pelabuhan Ferry,” ujar Kabag Humas.

Selain ke Pelabuhan Penyeberangan, beber Ramli, rombongan Komisi II DPRA juga meninjau lokasi PPI, di mana bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat penjualan dan pelelangan ikan tidak berfungsi maksimal lantaran pedagang lebih memilih menempati lokasi di luar gedung. Kepada rombongan Komisi II DPRA, urainya, salah seorang tokoh masyarakat Labuhan Haji meminta agar dinding bangunan PPI tersebut dibuka saja agar fungsinya lebih bisa dimanfaatkan.

"Selanjutnya, tim DPRA didampingi Sekda meninjau lokasi perencanaan pembangunan TPI (tempat pelelangan ikan) di Kuala Tuha, Kecamatan Kluet Selatan," ungkap Ramli Tanjung. "Karena mereka hadir ke Aceh Selatan memang dalam rangka kunjungan kerja sekaligus pengawasan. Jadi, ada beberapa lokasi yang dikunjungi," tukas dia.

Pada kunjungan kerja tersebut, papar Kabag Humas, selain Sekda H Nasjuddin SH MM, Ketua Komisi II DPRA juga turut didampingi Asisten II Setdakab Aceh Selatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan.

Sementara itu, Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran menyampaikan harapan kepada Komisi II DPRA untuk membantu memperjuangkan anggaran pembangunan Pelabuhan Kuala Tuha di Kecamatan Kluet Selatan. Tgk Arman menginginkan Pelabuhan Kuala Tuha bisa terealisasi sebagaimana harapan nelayan setempat.

"Kluet Raya butuh satu pelabuhan yang bisa dimanfaatkan nelayan. Selama ini, para nelayan tradisional menambatkan sampannya di tempat yang dirasa aman. Namun bila ada pelabuhan, tentu para nelayan tidak bersusah payah lagi saat menambatkan sampan mereka. Sebab, pelabuhan yang ada di Pasie Kuala Ba'u tidak berfungsi selayaknya pelabuhan," tukas Tgk Amran, Jumat (5/6/2020).

Di sisi lain, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Aceh Selatan, Rima Eved ST MSP  kepada rombongan Komisi II DPRA melaporkan, bahwa untuk proyek penambahan tanggul laut yang sudah ada, pihaknya sudah mengusulkan anggaran pada tahun 2021 untuk pembangunan jetty sebesar Rp 6,4 miliardengan volume pekerjaan sepanjang 150 meter. "Secara teknis, dengan penambahan tanggul 150 meter ini, mudah-mudahan Kuala Tuha bisa dimanfaatkan oleh nelayan sebagai pelabuhan sementara," ucap Rima Eved.(tz)