Jumat, 10 April 2026

Berita Abdya

Bupati Abdya Mutasi 33 Pejabat, Ini Nama-namanya

Dari 14 pejabat eselon III yang dimutasi, 3 di antaranya nonjob. Sedangkan dari 17 pejabat eselon IV yang terkena mutasi, 4 orang dibangkupanjangkan.

Penulis: Zainun Yusuf | Editor: Taufik Hidayat
FOTO DOK BKPSDM ABDYA
Bupati Abdya diwakili Sekda Thamrin, mengambil sumpah dan melantik 2 pejabat eselon II, 11 pejabat eselon III dan 13 pejabat eselon IV dalam acara di Aula BKPSDM setempat, Selasa (9/6/2020). 

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH kembali rombak ‘kabinet’. Sebanyak 33 pejabat diganti yang terdiri dari 2 pejabat eselon II, 14 pejabat eselon III dan 17 pejabat eselon IV diganti dalam acara pelantikan di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, Selasa (9/6/2020).

Dari 14 pejabat eselon III yang dimutasi, tiga di antaranya menjadi pelaksana atau nonjob. Dari 17 pejabat eselon IV yang terkena mutasi, tercatat 4 orang nonjob alias dibangkupanjangkan.

Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat dalam jabatan baru dilaksanakan Bupati diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Thamrin. Prosesi pelantikan memasuki fase new normal Covid-19 itu diterapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak dan dihadiri undangan sangat terbatas.

Pejabat yang hadir, Asisten Pemerintahan, Amrizal SSos, Inspektur Drs H Said Jailani, Kepala BKPSDM drh Hj Cut Hasnah Nur. Bertindak sebagai pengukuh sumpah, Khairul Huda dari Kankemenag Abdya.     

Awal acara, Sekretaris BKPSDM Abdya, Rahmad Sumedi SE membacakan petikan  Keputusan Bupati Abdya Nomor 383 Tahun 2020, Nomor BKPSDM. 821.23/134/2020 dan Nomor BKPSDM.821.24/135/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pegawas di Lingkungan Pemkab Abdya, tanggal 8 Juni 2020.    

Berdasarkan keputusan tersebut, pejabat eselon II yang dimutasi adalah Asisten  Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, H Salman Alfarisi ST dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Keuangan. Ia menggantikan Mussawir SSos MSi yang dimutasi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPM4) yang lowong.

Sementara pejabat eselon III yang dimutasi terdiri dari Sekretaris Inspektorat, Mahyuddin SH menjadi Inspektur Pembantu Wilayah I, Sekretaris Satpol PP dan WH, H Nazaruddin SPd MM menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Yusli Amraina SH dimutasi sebagai Sekretaris Satpol PP dan WH, Sekretaris Dinas Perhubungan, Muhammad Ali SPd menjadi Sekretaris Inspektorat, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub, Reza Kamarullah SH dilantik sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos, Suryadi SE menjadi Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat Jalan pada Dishub, Kasi Fasilitas Keamanan Bandara pada Dishub, Mukhsin ST menjadi Kabid Pelabuhan dan Angkutan Pelayaran pada Dishub.         

Kabid Pelabuhan dan Angkutan Pelayaran pada Dishub, Hendra Utama SE menjadi Kabid Kebandarudaraan dan Angkutan Udara pada Dishub, Kabid Penataan Ruang pada DPUPR, Teuku Indra ST menjadi Kabid Prasaran dan Sarana pada Distanpan.

Kasi Kesehatan Hewan pada Distanpan, drh Safriati menjadi Kabid Bina Usaha pada DKP, Kasi Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Naker Trans, Mardianto SE menjadi Pj Sekretaris Kecamatan Susoh.

Tiga pejabat eselon III lainnya menjadi pelaksana pada dinas-dinas, yaitu Kabid Kebandarudaraan dan Angkutan Udara pada Dishub, Zulkifli, Kabid Bina Usaha pada DKP, Fitriana SPi dan mantan Sekretaris Kecamatan Susoh, Redha Fahrevi SSTP.

Sementara pejabat eselon IV yang terkena mutasi sejumlah 17 orang. Empat diantarannya menjadi pelaksana, yaitu, Kasi Sarana dan Angkutan pada Dishub, Yusnidar AMTrD, Kasi  Pegawasan dan Pengendalian Angkutan Udara pada Dishub, Wirmaniar SE, Kasubbag Keuangan, Program dan  Pelaporan pada Dishub, Muhammad Darwin SH serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DKP, Nurlaili SE.

Bupati Akmal Ibrahim dalam amanat dibacakan Sekda Abdya, Thamrin menekankan bahwa sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus bergulir, maka aparatur pemerintah dituntut menerapkan sistem tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved