PLN Harapkan Penyaluran Token Gratis Dapat Difasilitasi Pemerintah, Ini Alasannya

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – PT PLN (Persero) Area Banda Aceh dengan wilayah kerja Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang mengharapkan dalam penyaluran token gratis untuk pelanggan 450 VA dapat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui kepala desa setempat.

Hal itu dilakukan agar token gratis yang diberikan itu dapat disalurkan lebih cepat kepada pelanggan yang berdampak Covid-19.

“Kalau bisa difasilitasi oleh kepala desa agar penyalurannya itu lebih cepat. Kalau kita kasih per pelanggan lebih lama, memang semua pelanggan dapat semua tapi lebih cepat kan lebih bagus, dan masyarakat juga cepat terbantu,” kata Manager PLN Banda Aceh, Edi Saputra kepada Serambinews.com, Rabu (10/6/2020).

Menurutnya, penyaluran yang selama ini berjalan mulai April hingga Juni 2020 sudah berjalan cukup bagus. Namun apabila bisa dipercepat maka itu akan lebih bagus lagi.

Ia menjelaskan skema pemberian listrik gratis kepada pelanggan dibagi menjadi dua, yaitu untuk pascabayar langsung otomatis terpotong di rekeningnya sedangkan prabayar harus diberikan token.

“Ini yang kita kasih dan diedarkan oleh petugas kita ke masing-masing pelanggan,” katanya.

• Seorang Mahasiswa Lompat dari Atap Gedung, Karena Ketahuan Menyontek Saat Ujian

• Ketua IBI Bireuen, Apresiasi Bidan Desita

• Hilang Lima Hari, Kakek di Aceh Singkil Ditemukan Meninggal, Ini Profesinya  

Untuk mendapatkan token gratis, masyarakat bisa melakukan secara mandiri melalui mengirimkan WhatsAap ke nomor 08122123123 atau juga bisa melalui website PLN.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses whatsaap dan internet. Maka PLN melakukan pendistribusian token melalui perangkat desa setempat.

Dikatakan Edi, kendala yang dialami petugas di lapangan adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menyalurkannya kepada pelanggan.

Jumlah desa dari tiga kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja PLN area Banda Aceh banyak, sehingga untuk mempercepat penyalurannya diharapkan dapat difasilitasi oleh kepala desa.

“Apabila ada masyarakat yang berhak dapat, tapi belum dapat, maka kepala desa bisa menjelaskan bagaimana prosedur untuk mendapatkan subsidi token gratis ini,” katanya.(*)