Hari Ini, 13 Tahun lalu Asmauddin Dilantik Jadi Wali Kota Pertama Subulussalam

Peresmian Kota Subulussalam sekaligus pelantikan wali kotanya merupakan penantian panjang masyarakat yang berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Aceh Singkil itu.

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Hari ini, Senin (15/6/2020) genap 13 tahun Kota Subulussalam memiliki wali kota setelah dimekarkan, 2 Januari 2007 dari Kabupaten Aceh Singkil.

Adalah  H Asmauddin SE, sosok menjadi wali kota Pertama Subulussalam dalam pelantikan yang digelar, Jumat (15/6/2007) di Banda Aceh.

Sejatinya, peresmian Pemko Subulussalam sekaligus pelantikan Pj Wali Kota Subulussalam dilakukan Menteri Dalam Negeri M Ma`ruf. 

Namun kala itu dia masih dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat akibat penyumbatan pembuluh darah. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (2/4/2007), akhirnya menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS sebagai pejabat ad interim.

• Goyang Agus Harimurti Yudhoyono, Subur Sembiring Dipecat dari Partai Demokrat

• Warga Aceh Jaya Temukan Benda Berbentuk Bom, Diduga Peninggalan Zaman Jepang

• Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 5.603 Triliun pada April 2020

Peresmian Kota Subulussalam sekaligus pelantikan wali kotanya merupakan penantian panjang masyarakat yang berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Aceh Singkil itu.

Pasalnya, prosesi pelantikan dan peresmian Pemko Subulussalam yang resmi mekar 2 Januari 2007 oleh   Mendagri atas nama Presiden RI sempat tertunda beberapa kali.

Menurut Karo Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam T Narensyah Msi (2007), tertundanya peresmian dan pelantikan Pj Wali kota itu hanya karena masalah teknis bukan karena masalah lain.

Selama setahun memimpin Kota Subulussalam, Asmauddin pun akhirnya digantikan Marthin Desky yang saat itu sebagai Asisten I Setdaprov Aceh, Senin (30/6/2008).

Asmauddin diganti dari Pj Wali Kota Subulussalam lantaran ikut bertarung dalam pilkada perdana kota dengan semboyan Sada Kata tersebut.

Di pilkada perdana Kota Subulussalam, Asmauddin menggandeng Drs Salmaza (Wakil Wali Kota Subulussalam red) sebagai pasangan dan mendapat nomor urut 5.

Pasangan ini disingkat Assalam bertarung dengan Merah Sakti/Affan Alfian Bintang dengan nomor urut 1 dan kala itu disingkat dengan Sabit alias Sakti-Bintang.

Namun, pilkada yang berlangsung dua putaran dan sempat berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK) dimenangkan pasangan Sabit atau Sakti-Bintang

Kalah di pilkada membuat Asmauddin berseberangan politik dengan wali kota terpilih sehingga harus hijrah ke Aceh Singkil.

Beruntung, di Aceh Singkil mendiang H Makmursyah Putra yang kala itu menjabat bupati mengangkat Asmauddin sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Selanjutnya, tahun 2012 Asmauddin kembali mencoba peruntungan untuk bertarung merebut kursi nomor 1 di Kota Subulussalam dalam pilkada kedua.

Dia pun berganti pasangannya ke Salihin Berutu lantaran Salmaza sudah digaet Merah Sakti.

Lagi-lagi, Asmauddin bertarung sengit sengit dengan Merah Sakti selaku petahana.

Keberuntungan belum memihak Asmauddin karena dia hanya mampu meraih posisi ketiga setelah pasangan Affan Alfian Bintang/Pianti Mala.

Pilkada 2013  dimenangkan pasangan Merah Sakti/Salmaza atau dikenal Saza.

Beberapa bulan pascapilkada di Subulussalam Asmauddin mendapat posisi jabatan strategis di Provinsi Aceh mulai  di Badan Penanggulangan Bencana Aceh hingga staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM.

Kemudian, Asmauddin juga sempat diangkat menjadi Kasatpol PP dan WH Aceh hingga Kadisprindagkop Aceh. Jabatan lainnya yakni Pj Bupati Aceh Singkil (2016-2017).

Selanjutnya, 2018 Asmauddin kembali menguji nyali untuk bertarung di pilkada Subulussalam.

Kali ini, Asmauddin berpasangan dengan Hj Asmidar dengan sebutan Hamas.

Tapi, pilkada 2018 dimenangkan pasangan Affan Alfian Bintang/Salmaza atau Bisa dengan selisih perolehan suara luar biasa yakni sekitar 12 persen atau 5.000-an.

Terakhir, Asmauddin kembali berjuang merebut kursi parlemen di DPR Aceh pada pileg 2019 lalu.

Tapi perjuangan Asmauddin menuju kursi DPR Aceh melalui partai Demokrat dapil 9 lagi-lagi kandas.

Kini, Asmauddin telah memasuki usia pensiun dan menghabiskan waktu di Kota Subulussalam.

Profil Asmauddin

Berikut profil lengkap Asmauddin pria kelahiran Rundeng 49 tahun silam tepatnya pada tanggal 04 April 1958 dari seorang ayah H.Alwi Adami (Alm) salah seorang pedagang sukses di daerahnya, Ibu Hj.Siti Aisyah.

Asmauddin Anak ke empat dari enam bersaudara, sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan. 

“Adat Istiadat Singkil” sehingga melahirkan kepribadian yang sangat kental dengan adat istiadat di tanah Syekh Hamzah al-Fansury itu.

Suami dari Ibu Hj Siti Fatimah (41 Tahun) yang lahir di Kutacane (Suku Alas) dikaruniai 4 (empat) orang putra/putri yaitu : Fakhrul Rozi (19), Nazli Rahman (18), Rizqa Ayunda (14) dan Aulia Rahman (8).

Memulai Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rundeng, Tahun 1971   dan melanjutkan ke SMPN Singkil tahun 1976, karena ingin mendapatkan sekolah yang berkualitas kemudian melanjutkan ke SLTA pada salah satu SMA di Medan tamat tahun 1979.

Setamat SMA, Asmauddin melanjutkan pendidikan APDN Banda Aceh, tamat tahun 1984.  Gelar Sarjana Ekonomi(SE) di raih dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh pada tahun 1998 dengan hasil memuaskan.

Pada tahun 1987 Asmauddin mulai meniti karir di dengan menjadi Kasubag Umum Sektariat DPRD Aceh Selatan hingga tahun 1989.

Pada tahun 1989-1993 di tunjuk menjadi Sekwilcam Kecamatan Simpang Kiri. Tahun 1993-1999 Asmauddin pun dipercayakan menjadi camat Singkil.

Kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Asmauddin ditunjuk sebagai Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Aceh Singkil selanjutnya tahun 2002-2007, dia sebagai Kadis Perhubungan di sana.

Asmauddin yang juga aktif di Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila, Aceh Singkil adalah salah satu wakil ketua panitia peningkatan status pembantu Bupati WIlayah Singkil menjadi Kabupaten pada tahun 1996 hingga depenitifnya daerah tersebut.

Kini, ketua Panitia Pemekaran Pemko Subulussalam kembali sukses menghantarkan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara itu dan dinilai sosok yang tepat menjadi Pj. Walikotanya.

Tekat yang dicanangkan adalah membangun Subulussalam agar setara dengan Kata maju lainnya yang ada di nusantara ini, juga mengupayakan agar masyarakat yang membawahi lima kecamatan yaitu, Simpang Kiri, Rundeng, Sultan Daulat, Penanggalan dan Longkip  maju di segala bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam meniti karirnya didampingi oleh seorang isteri yang setia Hj.Siti Fatimah, yang selain sebagai ibu rumah tangga juga merupakan seorang bidan di Puskesmas Simpang Kiri gigih dan ulet, sehingga telah berhasil mendidik dan membina empat orang anak mereka pada sejumlah sekolah di sana.

 Sementara alasan mendukung Asmauddin menjadi pj.walikota Subulussalam aku sejumlah sumber karena dia  pribumi asli, sudah banyak berjuang untuk perwujudan Pemko sejalan dengan posisinya sebagai Ketua Pemekaran Pemko Subulussalam yang diperjuangkan sejak tahun 2002.

“Dia sudah berjasa untuk Pemko Subulussalam dan sangat wajar menjadi Pj,” terang Anasruddin pengurus KNPI (2007)

 Merah.Sakti SH salah seorang tokoh masyarakat mengatakan,  Subulussalam bakal maju pesat seperti Kota lainnya jika setelah menjadi Pemko, karena daerah itu memiliki potensi dan sumber daya alam.

Hal itu katanya, selain sumberdaya alam, juga nenek moyang orang-orang Subulussalam telah mewariskan budaya gotong royong, budaya musyawarah, mufakat, meski mereka berada pada struktur masyarakat yang plural (majemuk).

 Sakti  mengakui, tidak hanya setuju dengan pemko Subulussalam, tapi juga angkat topi dan salut atas kegigihan penggagas dan masyarakat pendukung Pemko terkait.

Perjuangan panjang lima tahun yang melelahkan tidak membuat mereka surut selangkahpun, karena mereka berjuang atas dasar aspirasi rakyat menuntut kemajuan tata pemerintahan dan perekonomian rakyat. K

arenanya dia menilai pemekaran daerah menjadikan pertumbuhan ekonomi rakyat semakin meningkat melalui pengelolaan SDM  dan SDA daerah yang dimekarkan dapat dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan (2007) (*)