Ketua DPRK Minta Pemko Segera Respon Rekomendasi BPK  

BANDA ACEH - Pemerin­tah Kota (Pemko) Banda Aceh kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tan­pa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemer­intah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan beberapa rekomendasi.

Piagam WTP yang ke-12 kali diraih Pemko Banda Aceh secara berturut-turut itu diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus kepada Wali Kota Banda Aceh Aminul­lah Usman dan Ketua DPRK setempat, Farid Nyak Umar, di Aula Kantor BPK RI Aceh, Selasa (16/6/2020).

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diper­oleh Pemko Banda Aceh. Di samping itu ia juga me­minta agar pemerintah segera menindaklanjuti re­komendasi dari BPK RI.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemko Ban­da Aceh di bawah kepemi­mpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin karena mampu mempertahankan WTP ini. Artinya Kota Banda Aceh secara berturut-turut telah meraih 12 kali WTP se­jak tahun 2009 silam,” kata Farid Nyak Umar.

Menurut politisi PKS itu WTP yang ke 12 ini bu­kan hanya menjadi presta­si di tingkat provinsi tapi juga nasional. Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, pemko dapat kemba­li mempertahankan prestasi ini. Menurutnya, capaian itu sangat luar biasa karena mempertahankan jauh lebih sulit dari pada memulai.

Lebih lanjut Farid men­yampaikan, setelah penyer­ahan ini pihaknya menung­gu pengajuan secara resmi oleh Pemerintah Kota Ban­da Aceh. Setelah itu, dewan akan menggelar rapat pari­purna, lalu pembahasan oleh badan anggaran, dan komi­si-komisi terkait serta penin­jauan ke lapangan.

“Dengan adanya laporan dari BPK akan memudahkan legislatif dalam proses pem­bahasan LKPD bersama ek­sekutif. Tentunya kami me­minta Pemko Banda Aceh untuk segera menindaklan­juti berbagai rekomendasi dari BPK sehingga ke depan temuan ini semakin berku­rang,” ujarnya.

Farid berharap pengelo­laan keuangan Pemko Ban­da Aceh bisa menjadi contoh dan model bagi daerah-daer­ah lain. Bukan hanya di Aceh tadi juga di Indonesia.

Farid menambahkan, rekomendasi dari BPK juga akan menjadi bahan dan catatan DPRK untuk men­getahui bagaimana efektif­itas pengelolaan keuangan daerah dan sejauh mana kepatuhan terhadap pera­turan perundang-undan­gan serta sistem pengenda­lian intern.(mas)