Presiden AS Donald Trump Tandatangani UU Uighur, Cina Siap Membalas

SERAMBINEWS.COM - Cina mengancam akan melakukan aksi pembalasan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang pada Rabu lalu, yang menyerukan sanksi atas penindasan warga Uighur Cina.

Mengutip Reuters, RUU yang disahkan oleh Kongres hanya dengan satu suara "tidak", dimaksudkan untuk mengirim pesan kuat kepada Cina tentang hak asasi manusia, dengan mengamanatkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan anggota minoritas muslim Cina.

PBB memperkirakan bahwa lebih dari satu juta muslim telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang.

Departemen Luar Negeri AS menuduh para pejabat Cina melakukan penyiksaan, pelecehan kepada warga muslim, dan pada dasarnya berusaha menghapus budaya dan agama mereka.

Cina menyangkal tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk memerangi ekstremisme.

Beijing menanggapi penandatanganan undang-undang tersebut dengan kemarahan, dengan mengatakan hal itu "menjelekkan" situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan merupakan serangan jahat terhadap Cina.

"Kami kembali mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan berhenti menggunakan undang-undang yang terkait dengan Xinjiang ini untuk membahayakan kepentingan Cina dan mencampuri urusan dalam negeri Cina," kata Kementerian Luar Negeri Cina dalam sebuah pernyataan seperti yang dilansir Reuters.

"Kalau tidak, Cina akan dengan tegas mengambil tindakan balasan, dan semua konsekuensi yang timbul darinya harus sepenuhnya ditanggung oleh Amerika Serikat," tambahnya, tanpa memberikan perincian.

Cina dan Amerika Serikat sudah berselisih soal segalanya, mulai dari penanganan Cina terhadap pandemi virus corona hingga dukungan AS untuk Taiwan yang diklaim Cina.

Kongres Uighur Dunia, berterima kasih kepada Trump karena menandatangani undang-undang itu seraya menambahkan bahwa undang-undang itu akan memberikan harapan kepada warga muslim Uighur yang putus asa.

Trump menandatangani RUU tersebut ketika Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya sejak tahun lalu dengan diplomat top Cina, Yang Jiechi.

Trump mengeluarkan pernyataan bahwa beberapa persyaratan RUU itu mungkin membatasi kewenangan konstitusionalnya untuk melakukan diplomasi sehingga ia akan menganggapnya sebagai penasehat, bukan wajib.

Trump tidak mengadakan upacara tertentu untuk menandai penandatanganan UU, yang datang ketika surat kabar menerbitkan kutipan dari buku baru oleh mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

Di antara tuduhan lain, Bolton mengatakan bahwa Trump meminta bantuan Presiden Cina Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan kembali selama pertemuan tertutup tahun 2019, dan bahwa Trump mengatakan Xi harus melanjutkan pembangunan kamp-kamp di Xinjiang.

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.