Wakil Ketua Komisi X, Penyelenggaraan UTBK-SBMPTN Banyak Kendala, Harus Ada Opsi Lain  

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pihak-pihak terkait penyelenggara tes Ujian Tulis Berbasis Komputer – Seleksi Bersama Masuk...

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
SBMPTN 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pihak-pihak terkait penyelenggara tes Ujian Tulis Berbasis Komputer – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) untuk menyiapkan opsi lain.

Dikuatirkan, akan ada  kerumunan massa di lokasi, belum dapat izin dari gugus tugas, hingga resiko tidak lolos sebelum ikut tes.

Pelaksanaan UTBK di tengah pandemi Covid-19  yang masih berlangsung di tanah air menyebabkan beberapa penyesuaian sesuai protokol kesehatan.  Kondisi pandemi belum menunjukkan tanda-tanda membaik, bahkan di kota-kota besar tempat pelaksanaan UTBK masih masuk kategori merah.

"Perlu mengantisipasi kerumunan calon peserta ujian menjelang pelaksanaannya dan kemungkinan ditunda atau dibatalkan apabila gugus tugas Covid-19 setempat tidak mengeluarkan izi," ujarnya, Rabu (24/6/2020).

"Ada ribuan peserta dalam satu waktu yang terakumulasi di satu titik, karena hanya ada  74 lokasi PTN,” kata politis PKS ini mengutip keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam dalam rapat kerja Bersama Komisi X DPR.

Ia memperoleh informasi bahwa ada 24 lokasi belum mendapatkan izin gugus tugas Covid-19 daerah, karena itu harus opsi lain, penundaan atau pembatalan.

Selain itu, peserta beresiko akan gagal duluan sebelum ikut tes, karena ada pengetatan protokol kesehatan.  “Bila suhunya diatas 37 derajat bakal tidak boleh masuk ikut tes, padahal belum tentu dia tidak mampu untuk lolos, bagaimana opsinya untuk peserta yang ini? Harusnya tetap diberi kesempatan,” usulnya. 

Fikri mengaku mendapatkan masukan dari beberapa perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah sebagai pelaksana UTBK. 

“Kerumunan peserta akan sulit dihindari, apabila ada opsi tes lainnya, misal dengan portofolio sebagaimana parameter SNMPTN,” kata dia mengutip usulan itu.  Portofolio merupakan salah satu parameter penilaian dalam saringan masuk perguruan tinggi negeri (SMPTN), berupa bukti dokumen penghargaan atau prestasi akademik. 

Usulan lain adalah memperbanyak titik pelaksanaan UTBK, misalnya di 514 kabupaten/kota. “Sehingga jumlah peserta makin sedikit,” ujarnya.

Kampus lain, seperti Universitas Indonesia akan menggelar tes seleksi masuk mandiri via daring. 

“Idealnya memang UTBK dilakukan secara daring dalam kondisi pandemi, tetapi apakah memungkinkan persiapannya dengan waktu yang mepet, kecuali diundur lagi,” imbuh Fikri.

Atau Universitas Padjajaran yang sudah mengantisipasi apabila UTBK tidak menjaring banyak peserta lolos, maka untuk mengisi kuota mahasiswa, akan dimaksimalkan dalam seleksi mandiri.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved