Breaking News:

Suara Parlemen

HRD Sampaikan Aspirasi Keuchik Aceh Kepada Menteri Desa

Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud (HRD), menyampaikan beberapa aspirasi penting para keuchiek atau kepala desa di Aceh kepada....

For Serambinews.com
HRD, Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh dari Fraksi PKB. 

 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud (HRD) menyampaikan beberapa aspirasi penting para keuchiek atau kepala desa  di Aceh kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)  dalam kerja dengan  Komisi V, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Salah satu poin yang disorotinya adalah terkait kesejahteraan aparatur desa di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Menurutnya, beban kepala desa beserta jajarannya  lebih besar di masa Covid-19 sekarang ini.

Salah satu tugas yang harus dipikul adalah pendistribusian sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19.

“Kita tahu bahwa kepala desa adalah ujung tombak pemerintah. Merekalah perpanjangan tangan pemerintah yang berurusan langsung dengan masyarakat. Termasuk dalam penanganan Covid-19,” terangnya.

Lebih lanjut, HRD menambahkan bahwa kepala desa adalah orang pertama yang harus berhadapan dengan masyarakat ketika ada masalah dengan pengelolaan bantuan sosial Covid-19. 

Kecantikan dan Kulit Istrinya Berubah Drastis saat Mengandung Anak Kedua, Suami Tetap Setia

Wow, Netizen Ini Bagikan Cara Mengangkat Lemak dari Masakan Daging Sapi, Hasilnya Menakjubkan

Sebagai contoh, Ia menyebutkan, kesalahan data penerima atau distribusi yang tidak merata sehingga muncul protes di masyarakat. “Setiap kali ada masalah, pasti yang dicari pertama adalah kepala desa. Karena mereka  yang dianggap masyarakat orang yang harus bertanggung jawab dari setiap masalah yang muncul di masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, HRD sangat menyayangkan apabila jerih kepala desa dan aparatnya dipotong karena alasan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Menurutnya, dengan pemotongan dana alokasi umum secara nasional, secara otomatis akan berdampak terhadap pengurangan jerih aparatur desa karena sumber gaji aparatur desa sebagian besar berasal dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Kabupaten/Kota (ADG).

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved