Breaking News:

Berita Aceh Tengah

LSM Kritisi Pembangunan Kantor Kejari Aceh Tengah Gunakan Dana APBK 2020    

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Aceh Tengah, menyoroti serta mengkritisi pembangunan Kantor Kejaksaan (Kejari) Aceh Tengah....

SERAMBINEWS.COM/MAHYADI
Koordinator LSM Jang-Ko, Maharadi. 

 

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Aceh Tengah, menyoroti serta mengkritisi pembangunan Kantor Kejaksaan (Kejari) Aceh Tengah menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah, tahun 2020 sebesar Rp 3,7 miliar.

Pemakaian APBK tersebut, dianggap tidak tepat karena Kejari merupakan instansi vertikal yang sudah dibiayai dari pusat. Apalagi, kondisi saat ini, pemerintah daerah masih membutuhkan dana untuk pencegahan serta penanganan virus corona (Covid-19).

“Kami melihat, mata anggaran pembangunan kantor Kejari Aceh Tengah, sudah ada di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Aceh Tengah, sebesar Rp 3,7  miliar,” kata Koordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), Maharadi kepada Serambinews.com, Jumat (26/6/2020).

Menurut Maharadi, semestinya instansi vertikal sudah cukup dibiayai dengan anggaran dari pusat melalui APBN, sehingga tidak perlu lagi harus membebani APBK karena melihat kondisi saat ini, pemerintah daerah masih membutuhkan biaya untuk pencegahan pandemi Covid-19. “Pemkab bisa membatalkan kucuran untuk instansi vertikal karena daerah kita masih kekurangan dana,” tutur Maharadi. 

Apalagi, sebut Koordinator LSM Jang-Ko ini, pengalihan kegiatan dari APBK untuk penanganganan serta pencegahan Covid-19, hanya Rp 9,4 miliar, sehingga nilainya sangat kecil dari yang dibutuhkan.

“Akan sangat membantu bila kucuran dana untuk instansi vertikal ini, dibatalkan dan dialihkan untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi,” ujarnya.

Selain itu, tambah Maharadi, jika dilihat dari Permendagri nomor 13 tahun 2018 sebagaimana dituangkan pasal 4 ayat (2), (3) dan ayat (4), disebutkan bahwa pemberian hibah harus berpedoman pada kemampuan keuangan daerah.

“Harusnya lembaga DPRK Aceh Tengah saat membahas usulan alokasi anggaran pemberian hibah kepada instansi vertikal, dapat melihat  bahwa pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBK Aceh Tengah ditengah pandemi ini,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Mulyadi. Menurutnya, pembangunan gedung Kejari Aceh Tengah, bukan bagian dari prioritas pembangunan daerah, sehingga harus dipertimbangkan kembali.

“Apalagi, kejaksaan merupakan lembaga vertikal, sebaiknya gunakan dana dari pusat saja,” usulnya.

Mulyadi menyebutkan, Pemkab Aceh Tengah, untuk saat ini, harus menyelesaikan sederet “PR” terkait dengan pembangunan fisik di daerah pedalaman yang sebagian belum tersentuh pembangunan seperti di beberapa titik di Kecamatan Ketol, Bintang dan Kecamatan Linge.

“Kami berharap, pemkab bisa mempertimbangkan kembali,” pungkas Mulyadi.(*) 

Viral Status FB Jangan Campur Baju Suami dan Anak saat Mencuci Pakaian, Ini Penjelasan Hukum Islam

Istri Derita Stroke, Kakek 82 Tahun Ini Setubuhi Anak Tiri 10 Kali Sejak Korban Usia 13 Tahun

Gara-gara Rekan Kerja Satu Keluarga dengan Wanita Positif Covid-19, 18 Warga Dirapid, Ini Hasilnya

Penulis: Mahyadi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved