Breaking News:

Lingkungan

Anggota Komisi IV DPR: Hukum Harus Ditegakkan di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelanggaran lainnya terdapat 181 perusahaan menggunakan kawasan hutan seluas ± 350 ribu Ha dan 110 perusahaan menggunakan kawasan gambut seluas ± 345

For Serambinews.com
Anggota DPR-RI asal Aceh, Muslim SHI MM. 

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran di antaranya terdapat 194 perusahaan sawit yang mengusahakan kegiatannya di lahan seluas ±1,02 juta hektare tanpa memiliki izin atau hak atas tanah (HGU).

Pelanggaran lainnya terdapat 181 perusahaan menggunakan kawasan hutan seluas ± 350 ribu Ha dan 110 perusahaan menggunakan kawasan gambut seluas ± 345 ribu Ha tanpa atau belum melengkapi persyaratan perizinan secara lengkap.

Temuan tersebut disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019 oleh BPK.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Muslim SHI MM, menegaskan harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran seluruh pelanggaran seperti temuan BPK.

"Harus dilakukan penegakan hukum terhadap temuan itu," kata politisi Demokrat ini dalam dalam Rapat Kerja dengan Kementrian LHK, Rabu (24/6/2020).

Sosok Gustira Monita, Gadis Gayo Kreatif yang Mampu Ciptakan Tari di Usia 13 Tahun

Lahan Pembangunan Jalan Tol di Aceh Timur Mulai Disiapkan

Menurut Muslim, pelanggaran penggunaan 1,02 juta Ha tanpa izin HGU menyebabkan tidak adanya legalitas terhadap lahan tersebut, serta berpotensi pada kerugian/kehilangan pemasukan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan.

Sementara pelanggaran atas penggunaan kawasan hutan dan gambut tanpa izin mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan serta ancaman kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hidrologis gambut (KHG).

Legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen IV DPP Partai Demokrat ini juga menilai bahwa temuan pelanggaran ini merupakan indikasi bahwa betapa pihak korporasi dan pemodal besar dengan mudahnya menyelewengkan penggunaan lahan dan memanfaatkan kawasan hutan, dan bahkan penggunaannya tanpa izin.

Oleh karenanya, Muslim mendesak Kementrian LHK dan atau instansi terkait untuk menindak tegas pelaku pelanggaran ini, dengan menjatuhkan hukuman baik secara administrasi (perizinan), perdata maupun pidana.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved