Puluhan Petugas PKH Pidie Keluar, Dinsos Segera Rekrut Petugas Baru

Dinas Sosial (Dinsos) Pidie mencatat puluhan petugas program keluarga harapan (PKH) sudah keluar, karena tidak bekerja lagi

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Kepala Dinas Sosial Pidie, Drs H Muslim menuntun anak penderita celebral palsy bersama orang tuanya berangkat ke Banda Aceh 

SIGLI  - Dinas Sosial (Dinsos) Pidie mencatat puluhan petugas program keluarga harapan (PKH) sudah keluar, karena tidak bekerja lagi. Dari puluhan petugas PKH itu, tercatat empat orang dipecat Kementerian Sosial (Kemensos) diduga melakukan penyelewengan dana PKH. Dinsos Pidie akan mengusulkan kembali kekosongan petugas PKH Kemensos RI.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, Drs Muslim, kepada Serambi, Rabu (1/7) mengatakan, empat petugas PKH di Kecamatan Mutiara Timur diberhentikan Kementerian Sosial RI, diduga melakukan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di kecamatan tersebut. Dugaan penyelewengan dilakukan oknum PKH dengan cara memangkas dana bansos jatah keluarga penerima mamfaat (KPM) telah terjadi pada Maret 2020.

Dia menjelaskan, Dinsos Pidie akhirnya menyurati Kemensos RI setelah lebih dahulu mengklarifikasi kepada sepuluh petugas PKH Mutiara Timur. Dari sepuluh petugas PKH, ternyata empat oknum petugas PKH telah keluar surat SP3 bahwa keempat oknum petugas PKH diberhentikan. Surat perberhentian tersebut telah keluar sejak Juni 2020.

Dikatakan, keempat oknum petugas PKH tidak bertugas lagi, maka tugas mereka akan dibantu enam petugas PKH di Kecamatan Mutiara Timur, sembari menunggu direkrut petugas PKH yang baru. Kata Muslim, saat ini puluhan petugas PKH di Pidie kosong, seiring banyak petugas PKH yang telah keluar.

"Mereka yang keluar itu antara lain karena lulus CPNS, hidup telah mapan dan ikut suami bekerja di tempat lain. Kami akan merekrut kembali petugas PKH di Pidie setelah Covid-19 dinyatakan tidak ada lagi," jelasnya.

Dia menambahkan, keberadaan petugas PKH sangat penting di Pidie, dalam memverifikasi penerima bansos PKH. Sebab, KPM sebagai penerima PKH harus diverifikasi untuk dikeluarkan saat persyaratan tidak terpenuhi lagi. Saat ini, 1 200 lebih penerima bansos PKH telah dihapus.

 Sebenarnya ada data terbaru jumlah penerima dana PKH di Pidie yang telah dikeluarkan, tapi datanya tidak sama saya. Sebab, warga yang dikeluarkan sebagai penerima PKH terus diupdate setiap bulan," jelasnya.

Kapolres Pidie, AKBP Zulhir Destrian SIK MH, melalui KBO Reskrim, Iptu Herman, yang dihubungi Serambi, Rabu (1/7) menjelaskan, Satuan Reskrim Polres Pidie tetap menindaklanjuti proses hukum terhadap dugaan korupsi penyelewengan dana PKH di Kecamatan Mutiara Timur.

"Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan dengan pemeriksaan saksi. Kasus itu prosesnya akan berlangsung lama karena saksi yang kita ambil keterangan mencapai ribuan orang, terutama penerima bansos PKH di Mutiara Timur," jelasnya.(naz)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved