Posko Perbatasan belum Maksimal

* Aceh Tamiang tak Miliki Anggaran

KUALASIMPANG -  Pengawasan orang masuk melalui Aceh Tamiang hingga kini masih mengandalkan thermogun. Pemkab Aceh Tamiang mengaku sulit meningkatkan sistem pengawasan karena tidak memiliki anggaran.

Hal ini dibeberkan Bupati Aceh Tamiang Mursil di hadapan tujuh anggota DPRA yang berkunjung ke ruang kerjanya, Senin (6/7) siang. Anggota DPRA yang tergabung dalam tim pansus LHP BPK RI itu awalnya menanyakan sejumlah pengerjaan di Aceh Tamiang yang menggunakan sumber dana dari Otsus 2019.

Salah satu yang menjadi sorotan legislatif, bangunan asrama mahasiswa Aceh Tamiang di Banda Aceh yang belum bisa dihuni karena belum selesai dibangun. “Ada pesan dari mahasiswa kita di Banda Aceh. Kami siap membantu melalui aspirasi Dapil VII agar bangunan tidak terbengkalai,” kata anggota DPRA Nora Idah Nita.

Mursil menjelaskan pembangunan di gedung asrama belum bisa dilanjutkan karena belum terdaftar sebagai aset Pemkab Aceh Tamiang. “Itu belum terdaftar sebagai aset kita. Selama belum menjadi aset kita, kita tidak bisa membangun,” ungkapnya. Pembahasan melebar ketika muncul pertanyaan mengenai realisasi rencana tiga kabupaten/kota mendirikan posko bersama pengawasan Covid-19 di perbatasan Aceh Tamiang.

Di hadapan tujuh anggota DPRA dari Dapil VII, Asrizal Asnawi, Jauhari Amin, Nora Idah Nita, Irfansyah, Syamsuri, M Rizki dan Nova Zahara, Mursil yang didampingi Wabup HT Insyafuddin menjelaskan rencana itu belum bisa diwujudkan karena belum mendapat dukungan anggaran dari provinsi.

Mursil meminta semua pihak memaklumi bila penjagaan di Posko Perbatasan dinilai belum maksimal. “Kami terus mencoba secara maksimal menjaga perbatasan karena kami sadar bukan hanya menjaga Aceh Tamiang, tapi seluruh wilayah Aceh,” kata Mursil. Saat ini proses pemeriksaan masih mengandalkan thermogun yang akan dilanjutkan dengan rapid test bagi pendatang yang bersuhu tubuh dia tas 38 derajat celcius.

Dia cukup menyadari di tengah ancaman Covid-19 yang terus meningkat, seharusnya pemeriksaan dilakukan lebih ketat dan melibatkan personel yang lebih banyak. Namun untuk memaksimalkan tugas ini, Mursil mengaku pihaknya terkendala anggaran.

“Bantuan dari provinsi ada dalam bentuk alat thermogun. Tapi kalau anggaran sampai hari ini lima perak pun belum ada kami terima, termasuk refocussing yang kami lakukan, belum ditransfer,” kata Mursil menjawab pertanyaan Jauhari Amin.

Jauhari Amin yang mengaku cukup serius mengikuti perkembangan pengawasan di perbatasan mengakui metode pemeriksaan thermogun belum menjamin Aceh aman dari penyebaran Covid-19. “Dalam paripurna saya tanyakan ini, dana belum terpakai katanya. Jadi untuk apa kegiatan dipotongi. Kalau cuma begini-begini (thermoguna), semua lewat,” ungkapnya.

Asrizal Asnawi memastikan pihaknya akan menjembatani persoalan ini dengan pihak terkait di Banda Aceh agar pengawasan di perbatasan bisa ditingkatkan. Sementara Irfansyah dalam pertemuan itu menyoroti tindaklanjut pembangunan tanggul sungai di Telukhalban, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang yang sempat dikunjungi Forkopimda Aceh pada 19 Mei 2020.

“Jangan sampai dibilang pencitraan, datang cuma foto-foto. Kita datang saat banjir bukan hanya menghibur, tapi juga harus hadir,” ujarnya. Irfansyah kemudian menyarankan Pemkab Aceh Tamiang melakukan pendataan aliran sungai yang menjadi wewenang provinsi. Dia juga menyarankan pemerintah daerah membangun komunikasi dengan provinsi agar persoalan di daerah bisa menjadi PR bersama.(mad)