Breaking News:

MA Tolak Gugatan Irwandi, KLB PNA Dinyatakan Sah

Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Irwandi Yusuf yang menggugat tiga rekan terkait sengketa di tubuh Partai Nanggroe Aceh (PNA).

SERAMBI/BUDI FATRIA
SAMSUL BAHRI, Ketua DPP PNA 

BANDA ACEH - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Irwandi Yusuf yang menggugat tiga rekan terkait sengketa di tubuh Partai Nanggroe Aceh (PNA). MA menyatakan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PNA yang menetapkan Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong sebagai ketua, sudah sah.

Putusan akhir itu diketahui dari website MA. Dalam informasi yang disiarkan Selasa (14/7/2020) itu memuat status amar putusan 'tolak'. Gugatan itu disidang oleh majelis hakim yang diketuai, Sudrajad Dimyati SH MH bersama dua hakim anggota, Dr Ibrahim SH MH LLM dan Syamsul Ma'arif SH LLM Phd.

Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Dalam perkara itu, Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong selaku Ketua Umum PNA hasil KLB menjadi Tergugat 1, Miswar Fuady (Sekjen PNA hasil KLB) sebagai Tergugat 2, dan Irwansyah (Ketua Mahkamah Partai) sebagai Tergugat 3.

Irwandi yang juga mantan gubernur Aceh menggugat ketiga rekannya tersebut karena tidak terima dengan pelaksanaan KLB PNA di Bireuen pada Sabtu 14 September 2019. Hasil KLB tersebut melengserkan Irwandi dari posisi ketua dan mengangkat Tiyong sebagai Ketua DPP PNA.

Ketua DPP PNA, Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong yang dikonfirmasi Serambi, kemarin mengatakan bahwa pihaknya belum menerima salinan resmi putusan tersebut. Namun demikian, informasi putusan yang disampaikan melalui website MA sudah cukup bagi pihaknya.

"Alhamdulillah kemenangan ini berkat doa dan usaha kita bersama. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan dan pengacara secara khusus yang telah bekerja keras tanpa meminta imbalan," kata Tiyong.

Tiyong yang juga anggota DPRA ini mengajak semua kader yang berselisih paham mengenai keabsahan kepengurusan untuk bersatu kembali membesarkan partai. Menurutnya, berbeda pandangan merupakan hal biasa dalam sebuah partai politik.

"Kita akan buat rekonsiliasi, semua kader harus bersatu kembali dalam satu visi misi. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mulai sekarang mari kita ayunkan langkah baru untuk bersatu dan kompak kembali dalam membesarkan PNA yang kita cintai ini," ujar Tiyong.

Ia mengaku saat ini tidak mungkin memasukan nama Irwandi Yusuf ke dalam kepengurusan karena ia berstatus narapidana. Untuk diketahui, Irwandi kini mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, setelah divonis tujuh tahun penjara dalam kasus suap proyek yang bersumber dari DOKA 2018.

"Pak Irwandi sekarang kan narapidana dan tidak mungkin jadi pengurus partai. Kalau kawan-kawan lain saya memohon kembali bersatu, beda pandangan hal yang biasa. Tapi ketika keluar keputusan resmi, kita bersatu untuk kompak dan kembali membicarakan kepentingan Aceh ke depan," ungkap dia.

Selain itu, Tiyong juga berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh segera mengeluarkan SK perubahan kepengurusan baru PNA hasil KLB. Menurutnya, tidak ada lagi alasan Menkumham menunda mengeluarkan SK pihaknya.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Irwandi Yusuf, Haspan Yusuf Ritonga SH MH yang dikonfirmasi Serambi mengaku pihaknya belum menerima salinan resmi atas putusan kasasi tersebut. Ia mengatakan, baru mengetahui informasi tersebut ketika dihubungi Serambi. Ia mengatakan akan mengambil sikap dengan tim kuasa hukum setelah menerima salinan putusan. Namun demikian, ia tetap menghargai apa pun keputusan yang disampaikan majelis hakim MA.

"Kalau memang keputusan hukumnya seperti itu, kita tetap menghargai dan menghormati. Dalam konteks hukum barang kali masih harus kita lihat, mungkin ada upaya lain yang dilakukan Pak Irwandi. Saya sih tidak mendorong ke sana," ujarnya.

Haspan lebih mempertimbangkan bagaimana gejolak di tubuh PNA segera berakhir. "Mereka harus melihat kepentingan partai dan kadernya yang selama ini sudah cukup tersiksa. Ini soal legitimasi kepengurusan tidak boleh larut," ungkap dia.

Ia menyarankan agar salah satu pihak untuk mundur selangkah demi kemaslahatan partai. "Jika kepengurusan Tiyong dan Pak Irwandi bertahan, maka sama-sama merugikan kader. Harus ada yang mengalah," pungkas Haspan.(mas) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved