Terima Keluhan Wali Murid Soal Tingginya SPP di Sekolah Swasta, DPRK Aceh Besar Peringatkan Begini

Laporan Saifullah | Aceh Besar 

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - DPRK Aceh Besar menanggapi keluhan sejumlah wali murid tentang besaran sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) di sekolah swasta yang masih sangat besar selama pandemi Covid-19, sedangkan proses belajar mengajar (PBM) tidak berjalan efektif seperti biasanya.

Hal ini seperti disuarakan Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Muhibuddin Ibrahim kepada Serambinews.com, Selasa (14/7/2020).

Muhibuddin mengatakan, sekolah swasta harus ada kebijakan dalam hal tersebut.

Sebab, beber dia, dirinya ada menerima keluh kesah beberapa wali murid yang mengaku berat dengan banyaknya pengeluaran untuk anaknya yang bersekolah swasta.

Karena di samping harus membayar SPP yang tinggi sama dengan anggak saat belajar tatap muka kondisi normal, para orang tua juga masih dibebani dengan biaya pulsa internet untuk belajar daring (dalam jaringan) atau online.

“Untuk itu, kami dari Komisi V mengharapkan agar ada kebijakan dari pihak sekolah swasta untuk memberikan keringanan atau menyesuaikan dengan kebutuhan.

Apalagi, selama pandemi Covid-19 ini, tugas guru saat kondisi normal juga sudah menjadi tugas orang tua di rumah,” ujarnya.

• Salah Paham Soal Cewek, Remaja Lhokseumawe Tusuk Teman Sendiri Pakai Rencong, Begini Kronologinya

• Pimpinan Buruh Jumpai Wali Kota Banda Aceh, Sampaikan Soal Buruh, Begini Tanggapan Aminullah

• Anggota Komisi VI DPR, Rafli, Resi Gudang belum Optimal Ringankan Beban Petani Kopi Gayo

Di sisi lain, Muhibuddin menekankan, jangan sampai ada pihak sekolah swasta atau yayasan yang merumahkan atau melakukan pemecatan guru dengan alasan Covid-19, sementara pembiyaan yang dipungut dari wali murid tetap dilakukan seperti biasa.

Menurut dia, praktik seperti itu tidak bisa ditolerir karena terkesan pihak sekolah swasta seperti mencari keuntungan dalam musibah.

“Mudah-mudahan saja, praktik seperti ini tidak terjadi,” tukasnya.

Pun demikian, lanjut dia, untuk mencegah hal itu terjadi, Komisi V DPRK meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Besar agar melakukan monitoring dan evaluasi sekolah swasta dan memberikan teguran sampai dengan sanksi jika ada yang menjalankan praktik tersebut.

"Bila perlu cabut izin operasionalnya," tegas Muhibuddin yang biasa disapa Ucok Sibreh ini. "Semestinya di saat pandemi corona ini, semua kita harus saling bantu dan menguatkan satu dan lainnya," pungkas Ucok.

Jamin hak guru
Sementara itu, secara terpisah Plt Ketua PGRI Aceh Besar, Agus Jumaidi MPd meminta, pihak sekolah swasta untuk menjamin hak-hak guru.

• Viral Pria ini Disebut Mirip Shah Rukh Khan, Ternyata Aslinya Diluar Dugaan

• Pemotor Tampar Spion Mobil di Jalan, Videonya Viral Namun Warganet Tak Kesal, Diduga Ini Sebabnya

• Adik Bungsu Kecelakaan Hingga Hilang Tempurung Kepala, Kakak Beradik Tolak Tawaran Kerja

“Jangan sampai ada guru yang dipotong gajinya apalagi sampai merumahkan guru, sementara SPP tetap dipungut,” tandas Agus Jumaidi.(*)