4 Tahun Berlalu Korban Gempa Pertanyakan Rumah Bantuan, Begini Tanggapan Wabup Pijay

Karenanya, ayah dua anak ini mempertayakan rumah bantuan yang hingga tahap ketiga masih menempati rumah Hunian Sementara (Huntara).

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Usia bencana gempa di Pidie Jaya tiga tahun lebih berlalu.

Namun salah satu dari ribuan korban gempa, Basri Yusuf (39) asal Gampong Hagu, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya (Pijay) hingga kini belum mendapatkan tempat tinggal.

Karenanya, ayah dua anak ini mempertayakan rumah bantuan yang hingga tahap ketiga masih menempati rumah Hunian Sementara (Huntara).

Lokasi Huntaranya di gampong setempat dengan kondisi serba keterbatasan.

"Kondisi tempat tinggal keluarga kecil saya berupa rumah sekaligus merangkap tempat mencari nafkah berupa bengkel pada sisi pinggir ruas jalan negara Banda Aceh-Medan.

Atau persis berada di Gampong Hagu, Panteraja dengan kondisi tak layak lagi ditempati," ujar Basri Yusuf kepada Serambinews.com Rabu (22/7/2020).

Menurut ayah dua anak ini, bahwa secara ril kondisi enam tiang penyangga kediaman (rumah) telah retak.

Dan terkelupas semen perekat di sejumlah sisi sehingga sangat membahayakan bagi keselematan jiwa jika penghuni.

• Raja Salman Pimpin Rapat Kabinet Arab Saudi dari Rumah Sakit, Sumber Anonim Sebut Kondisinya Stabil

• Bakpak yang Cabuli Anak Kandung Ditangkap Polisi, Pelaku Mengaku Khilaf dan Menyesal

• Bupati Abdya: Selamat Tinggal Pabrik Kelapa Sawit ‘Pemerintah’ di Lhok Gayo

Maka sejak bencana gempa mendera Pijay 7 Desember 2016 lalu dirinya menjadi luput dari perhatian dan bantuan pemerintah baik bantuan sembako maupun biaya hidup selama masa tanggap darurat.

Hanya saja sampai saat ini menempati Huntara dengan kondisi serba terbatas di Gampong Hagu, Panteraja.

Malahan dalam tiga bulan terakhir seiring dengan kondisi anak kecil kedua, kini terpaksa menumpang tinggal di kediaman mertua di Gampong Pueb Lueng Nibong, Kecamatan Bandar Baru kabupaten setempat.

Berbagai upaya untuk melengkapi berkas dokumen untuk mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dilakukan layaknya dengan ribuan warga korban lainnya.

Baik pengusulan permohonan, kelengkapan bukti tenpat domisili (KTP dan KK) surat keterangan dari keuchik dan kecamatan.