Survei Keberdayaan Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh    

BANDA ACEH- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Ir. Mohd Tanwier, MM men­yampaikan beberapa hal terkait urusan Dinas Per­industrian dan Perdagan­gan Aceh sebagai dinas teknis yang memiliki per­an penting diantaranya pembinaan pelaku usaha, pemberdayaan konsumen dan mengendalikan tata niaga perdagangan. Ca­paian hasil yang dihara­pkan yaitu terciptanya iklim usaha yang kondi­sif dan meningkatnya transaksi perdagangan yang mampu melayani kebutuhan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dising­kat UUPK, konsumen adalah setiap orang pe­makai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendi­ri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedang­kan Perlindungan Kon­sumen itu sendiri adalah segala upaya yang men­jamin adanya kepastian hukum untuk memberi­kan perlindungan kepada konsumen.

Lahirnya Un­dang-Undang ini member­ikan harapan bagi mas­yarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang dider­itanya dari transaksi suatu barang dan jasa. Konsumen Berdaya adalah konsumen yang mampu melindungi dir­inya sendiri dari hal-hal yang merugikannya, den­gan kata lain konsumen telah sadar, paham dan memiliki kepercayaan diri dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai konsumen. Seti­daknya ter­dapat 3 (tiga) prasyarat agar konsumen dapat berdaya yaitu, kebe­basan memilih atas barang/jasa yang terse­dia secara me­madai, baik dari sisi jumlah, kualitas dan harga; kon­sumen memiliki cukup pengetahuan dan infor­masi (symmetric informa­si) terkait barang maupun hak dan kewajibannya; dan konsumen memiliki kebe­basan dan merasa terlind­ungi dalam perpindahan pilihan barang/jasa yang dibutuhkannya.

Instrumen untuk mengukur keber­dayaan konsumen tersebut adalah melalui Survei Keberdayaan Konsumen dengan keluaran berupa Indeks Keberdayaan Kon­sumen (IKK). Indeks Keberdayaan Konsumen itu sendiri dijabarkan dengan skala 0-100 dan dibagi be­berapa tingkatkan yaitu tingkat 0-20 diartikan Sa­dar, 20,1-40,0 diartikan Paham, 40,1-60.00 diar­tikan Mampu, 60.1-80.00 diartikan Kritis dan 80.01-100.00 diartikan Berdaya.

Tahun 2017 Indeks Keberdayaan Konsumen In­donesia yang disurvei pada be­berapa Provinsi be­rada pada ska­la 33.70 setara dengan sebutan “PAHAM”. Se­lanjutnya pada tahun 2018 nilai IKK meningkat berada pada skala 40.41, dan tahun pada 2019 IKK Indonesia berada pada skala 41.70 atau setara dengan se­butan “MAMPU”. Keber­hasilan menaikkan skala Indeks Keberdayaan Kon­sumen ini menjadi tema pada momentum Peringa­tan Hari Konsumen Nasi­onal (HARKONAS) tahun 2019 yaitu “Saatnya Konsumen Indonesia Ber­daya” dan HARKONAS 2020 mengusung tema “ Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju”.

Sejalan dengan itu pada tahun 2017 melalui pembiayaan APBA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melakukan survei keberdayaan kon­sumen di 9 (sembilan) Ke­camatan dalam wilayah Kota Banda Aceh den­gan capaian IKK berada pada skala 25.60, atau setara dengan sebutan “PAHAM”. Skala/Nilai ini jauh dari skala nasional yaitu 33,70. Sedangkan pada tahun 2019 Survei Keberdayaan Konsumen Provinsi Aceh yang disur­vei di 6 (enam) Kabupaten/ Kota menunjukkan kenaikan angka yaitu pada skala 29.75 meskipun masih setara dengan se­butan “PAHAM” lanjut Tanwir. Adapun variabel penyumbang nilai rendah pada total nilai Indeks Ke­berdayaan Konsumen (IKK) di Provinsi Aceh yaitu vari­abel perilaku komplain. Di­nas Perindustrian dan Per­dagangan Aceh bertekad melakukan pemberdayaan konsumen menuju kon­sumen berdaya di Provinsi Aceh secara terus-menerus sampai kepada kelompok masyarakat terkecil den­gan melibatkan beberapa stakeholder, diantaranya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Kami berharap survei keberdayaan konsumen yang dilakukan pada ta­hun 2020 ini mampu menunjukkan nilai In­deks Keberdayaan Kon­sumen (IKK) Provinsi Aceh akan terus meningkat, seiring dengan keberhas­ilan Provinsi Aceh selama 3 tahun berturut-turut sebagai Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Kon­sumen sebagaimana yang diberikan Menteri Perda­gangan RI, demikian yang disampaikan Ir. Moh.Tan­wier Kepala Dinas Perin­dustrian dan Perdagan­gan Aceh.