Uji Swab tak Perlu ke Jakarta

* Pemerintah Aceh Bisa Kerja Sama dengan Unsyiah

BANDA ACEH - Sejak berhentinya operasional Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Aceh menyusul terinfeksinya dua staf di lab tersebut, pemeriksaan ratusan spesimen swab dari kabupaten/kota di Aceh harus dikirim ke Balitbangkes Jakarta.

Tindakan yang dilakukan Pemerintah Aceh ini mendapat protes dari sejumlah kalangan di Aceh yang disampaikan kepada Serambi, Sabtu (8/8/2020). Terutama dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin.

Alasannya, karena pemeriksaan spesimen swab masih bisa dilakukan di Aceh, yaitu di Laboratorium Penyakit Infeksi Unsyiah. Dengan demikian, hasil swab bisa cepat keluar atau diketahui tanpa harus menunggu lama.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengatakan, ketika Unsyiah menyatakan kesiapannya memeriksa swab, Pemerintah Aceh harusnya menindaklanjuti dengan kerja sama. Tapi sejauh ini baru Pemko Banda Aceh dan Pemkab Aceh Besar yang memanfaatkan peluang itu.

"Saya tidak tahu apakah ada MoU antara Pemerintah Aceh dengan Unsyiah. Mestinya dari awal pemerintah sudah menindaklanjutinya dengan melakukan kerja sama dengan Unsyiah," kata Dahlan kepada Serambi tadi malam.

Politisi Partai Aceh ini menilai Pemerintah Aceh belum serius menanggulangi pencegahan penularan Covid-19. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah, yang mengakibatkan sejumlah rumah sakit dan Puskesmas harus tutup.

"Dari awal rakyat sudah terlanjur tidak punya trust (kepercayaan) kepada pemerintah karena pemerintah tidak ada itikad bekerja untuk menyelamatkan rakyatnya. Yang dilakukan pemerintah hanya membangun opini dan pencitraan politik," pungkas Dahlan.

Sejatinya, sambung dia, Balitbangkes Aceh tidak boleh berhenti beroperasi. Jikapun kehabisan reagen Polymerase Chain Reaction (PCR), maka bisa dicari jalan keluar agar proses pemeriksaan swab tidak terkendala. Sebab kondisi saat ini semakin rawan seiring melonjaknya kasus positif Covid-19. Hingga Sabtu (8/8/2020), tercatat sudah 547 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari adanya transmisi lokal. "Memang transmisi lokal itu nyata adanya," ujar Dahlan.

Anggota Komisi V DPRA, dr Purnama Setia Budi menyampaikan, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah agar bekerja sama dengan Unsyiah. "Ketika Balitbangkes kehabisan reagen, kenapa pemeriksaannya harus ke Jakarta. Padahal disini (Aceh) kita ada Unsyiah. Kita sudah beberapa kali meminta kepada Plt untuk melakukan kerja sama dengan Unsyiah karena Unsyiah masih bisa melakukan pemeriksaan swab," ujar Purnama.

Ia mengambil contoh seperti yang dilakukan Pemerintah Sumatera Barat dan Pemerintah Sumatera Utara yang bekerja sama dengan kampus yang ada di daerah masing-masing. "Pemerintah Aceh sendiri kenapa tidak melakukan kerja sama dengan Unsyiah? Ini yang menjadi tanda tanya kita bersama. Ini sudah berulang kali kita minta karena ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak. Hilangkan ego kita masing-masing," pungkas Purnama.

Bebani psikologis pasien

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin juga mempertanyakan alasan Pemerintah Aceh yang mengirim spesimen swab ke Jakarta. Ombudsman selaku lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan pelayanan publik meminta agar Pemerintah Aceh menghentikan pengiriman swab ke Jakarta dan sebaliknya melakukan kerja sama dengan Unsyiah.

"Hal ini perlu menjadi perhatian agar orang yang terindikasi terpapar virus Corona bisa cepat mendapatkan hasilnya. Kecepatan dan ketepatan hasil uji laboratorium akan memberikan kepastian kepada orang yang terpapar. Semakin cepat, semakin pasti, akan semakin bagus. Jangan gantung nasib para orang terpapar lama dalam ketidakpastian karena harus menunggu hasil dari laboratorium di Jakarta," tekan Taqwaddin.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh ini melanjutkan, semakin lama hasil pemeriksaan diterima pasien, maka semakin membebani psikologis orang-orang yang sedang menunggu hasil tersebut. "Saya harap Pemerintah Aceh bisa bersikap bijak dan tepat. Kami menyayangkan kebijakan Plt yang mengirimkan hasil swab ke Jakarta. Ini bukan hanya membuat jurang yang makin renggang antara Pemerintah Aceh dan Unsyiah, tetapi sekaligus menyandera psikologis para korban Covid. Ini kebijakan yang tidak sehat," tegas Taqwaddin.