Tour Moge "Orkay" Gunakan Uang APBA Rp 305 Juta Kebijakan Menari Atas Penderitaan Rakyat

Laporan Seni Hendri I Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh meminta Plt Gubernur Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) membatalkan acara Tour Hari Damai Aceh, bekerja sama dengan Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) pada 12-14 Agustus 2020 dalam rangka memperingati 15 tahun MoU Helsinki.

LSM GeMPAR menilai kegiatan touring Motor Gede (Moge) yang didominasi kalangan orang kaya (Orkay) itu dinilai tidak pantas dan dianggap melukai perasaan korban konflik di Aceh.

Ketua GeMPAR Aceh, Auzir Fahlevi SH, mengatakan, Pemerintah Aceh saat ini seperti sudah kehilangan akal sehat dan etika kemanusiaan serta terkesan memanfaatkan momen peringatan 15 Tahun Damai Aceh hanya untuk berleha-leha.

Tidak sepantasnya, jelas Auzir, hal ini dipertontonkan ke hadapan rakyat Aceh.

Auzir mengatakan, kalau ada oknum pejabat yang hobi toruing dengan motor gede (Moge) silahkan buat acara sendiri dengan kelompoknya tanpa harus menggunakan uang APBA yang selama tiga hari menghabiskan dana sebesar Rp 305 juta.

• Kluster Baru, 3 Dokter RSUD Sigli Positif Covid-19, Puluhan Perawat Jalani Swab, 43 Isolasi Mandiri

• Anggota DK PBB Berbeda Pendapat Tentang Misi Penjaga Perdamaian di Lebanon Selatan

• Empat Unit Rumah Warga di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah Terbakar

“Dalam sehari menghabiskan dana Rp 100 Juta per hari, ini artinya jelas menari-nari di atas penderitaan rakyat Aceh,” ungkap Auzir.

Selanjutnya, ungkap Auzir, jika IMBI ingin berkontribusi untuk memperingati 15 tahun Damai Aceh tidak dipersoalkan tapi jika menggunakan dana APBA tentu akan menjadi persoalan.

“Dalam situasi ekonomi yang begitu sulit dan ditengah situasi Pandemi Covid 19 ini, rasanya tidak etis dilaksanakan acara touring dan itu bertentangan dengan semangat perdamaian Aceh,” ungkap Auzir.

Alangkah baiknya, lanjut Auzir, anggaran touring Rp 305 juta itu dialihkan untuk menyantuni anak yatim korban konflik dan fakir miskin di Aceh.

“Pak Plt Gubernur harus menyadari bahwa kegiatan itu sangat tidak relevan dan justru menciptakan bumerang terhadap Pemerintah Aceh yang kendalinya berada di tangan Plt Gubernur. Batalkan dan alihkan dana itu untuk anak yatim korban konflik dan fakir miskin di Aceh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas hikmah perdamaian Aceh,” pinta Auzir.

Usulan itu, ungkap Auzir, jauh lebih mulia daripada menghambur-hamburkan uang APBA pada hal-hal yang bersifat kemewahan dan hedonis semata.(*)