KPA dan MaTA Kritik Tour Damai

BANDA ACEH - Jagat media sosial di Aceh dihebohkan dengan beredarnya surat dari Sekda Aceh, Rabu (12/8/2020), yang meminta sejumlah bupati/wali kota di Aceh untuk memfasilitasi pengamaman kegiatan 'Tour Hari Damai Aceh' yang digagas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) bekerja sama dengan Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI). Kegiatan ini dijadwalkan pada 12-14 Agusutus jelang peringatan 15 tahun Perdamaian Aceh.

Surat tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di jejaring maya. Tak sedikit akun media sosial di platform Facebook yang kemudian mengunggah kembali surat tersebut dengan memberi beragam komentar bernada kritik. Mereka menganggap kegiatan itu tak tepat dan tidak ada korelasi dengan peringatan hari damai Aceh.

Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Azhari Cagee mengatakan, KPA yang merupakan representasi dari perjanjian MoU Helsinki meminta kegiatan itu dibatalkan.

"Atas nama KPA kami meminta kegiatan ini sebaiknya dibatalkan. Kegiatan tour moge (motor gede) itu tidak ada kaitan sama sekali dengan peringatan damai Aceh," ujar Azhari Cagee.

Dia mengatakan, tour moge yang digelar Pemerintah Aceh melalui BRA sangat tidak layak dan tidak patut. Bahkan, menurut Azhari Cagee, kegiatan ini sangat menyakiti hati para korban konflik, janda korban konflik. "Dan cukup menyakiti hati eks kombatan GAM, terutama yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinian, tour moge tidak ada hubungan dengan MoU," tegas Azhari Cagee.

Seharusnya, lanjut Cagee, peringatan damai Aceh diperingati dengan hal yang wajar, doa bersama, mengimplementasikan butir-butir MoU yang belum selesai dan ragam kegiatan positif lainnya. "Lebih baik mengimplementasikan kepastian hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, " ujar Azhari Cagee.

Senada dengan Cagee, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menolak dengan tegas penggunaan anggaran Aceh untuk kegiatan Tour Hari Damai Aceh. "Ini kebijakan gagal paham dan sama sekali tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkadilan terhadap korban konflik. BRA yang dibentuk dengan Qanun No 6 tahun 2015 tidak memiliki mandat sama sekali untuk bicara investasi Aceh sebagaimana diungkapkan oleh ketua BRA, sehingga Anda tidak masuk dalam lingkaran gagal paham," kata Alfian, kemarin.

Menurut Alfian, BRA dibentuk dengan semangat perdamaian bagi korban konflik Aceh bukan untuk penjarahan anggaran Rp 305,6 juta. Berdasarkan fakta tersebut MaTA menyatakan sikap;

Pertama, program touring dengan alasan memberikan rasa aman dan minat investasi sama sekali tidak ada relevansi dengan tugas dan wewenang BRA. "Oleh karena itu program tersebut patut dihentikan segera, baru kali ini tour moge menggunakan anggaran rakyat dan ini sangat memalukan," ujarnya.

Kedua, Pemerintah Aceh sudah saatnya memikirkan program yang lebih efektif, misalnya pada momentum hari damai bertemu dengan korban konflik, sejauhmana pemenuhan hak-hak korban, pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik.

"Ketiga, BRA memiliki mandat yang berasaskan keadilan, program touring moge ini jelas tidak memilik rasa keadilan. Keempat, MaTA mendesak dewan  pengarah BRA untuk menghentikan program touring moge, sehingga tidak melukai mental bagi korban konflik yang saat ini belum ada kepastian terhadap keberlangsungan hidupnya," pungkas Alfian.(dan)