Breaking News:

176 Warga Binaan Rutan Kelas II B Jantho Dapat Remisi

Sebanyak 176 warga binaan Rumah Tah­anan (Rutan) kelas II B Jantho mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)

FOTO HUMAS PEMKAB ACEH BESAR
Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menyerahkan remisi secara simbolis kepada warga binaan Rutan Klas II B Kota Jantho, di rumah Kelas II B Kota Jantho, Senin (17/8/2020). 

JANTHO - Sebanyak 176 warga binaan Rumah Tah­anan (Rutan) kelas II B Jantho mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 RI. Penyerahan remisi secara simbolis oleh Bupati Aceh Besar, Ir. H Mawardi Ali ke­pada salah seorang warga binaan yang memperoleh remisi kemerdekaan di Ru­tan Kelas II B Jantho, Senin (17/8/2020).

Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar beserta unsur Forkopimda mengikuti acara penyerahan remisi na­sional yang diselenggarakan di NTB secara virtual bersa­ma Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof Ya­sonna Laoly.

Kepala Rutan Kelas II B Kota Jantho, Bambang Waluyo merincikan, yang mendapat remisi sebanyak 176 orang, yang terdiri dari remisi 1 bulan sebanyak 12 orang, 2 bulan (39 orang), 3 bulan (59 orang), 4 bulan (31 orang), 5 bulan (21 orang) dan untuk remisi 6 bulan sebanyak 4 orang.

Bambang Waluyo juga menyampaikan, kondisi peng­huni Rutan Jantho saat ini ber­jumlah 457 orang, terdiri dari tahanan 173 orang dan narapi­dana sebanyak 284 orang.

Dalam sambutannya, Bambang Waluyo menga­takan pelaksanaan kegiatan ini juga mengikuti rangkaian pemberian remisi melalui vir­tual seluruh Lapas di Indone­sia. “Kami harapkan kepada pak Bupati untuk menyerah­kan remisi kepada warga bi­naan secara serentak ini,” kata Bambang Waluyo.

Sementara itu, Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali men­gungkapkan, gelora semangat untuk mengisi kemerdekaan tentunya harus menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi para war­ga binaan pemasyarakatan. Senafas dengan perayaan HUT ke-73 Kemerdekaan RI, maka pemerintah memberikan apre­siasi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan dengan baik melalui remisi.

“Remisi merupakan hak mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana yang telah diatur secara legal for­mal dalam pasal 14 (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemas­yarakatan,” katanya.

Menurut Bupati, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi diberikan sebagai wujud apresia­si pencapaian perbaikan diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. Perbaikan itu tercermin dari sikap warga binaan yang taat selama menjalani pidana, lebih disiplin, lebih produktif, dan dinamis.(hab/*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved