PBB Dapat Akses ke Presiden Mali, Para Pemimpin Afrika Minta Tahanan Dibebaskan

SERAMBINEWS.COM, BAMAKO - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jumat (21/8/2020) mengatakan telah memperoleh akses ke Presiden Mali yang digulingkan.

Tentara telah mengumumkan pembebasan dua pemimpin lainnya yang ditahan dalam kudeta  dramatis pekan ini.

Tindakan itu bertepatan dengan meningkatnya tekanan internasional pada junta militer, seperti dilansir AFP, Jumat (21/8/2020).

Termasuk persiapan untuk demonstrasi di ibu kota Bamako setelah kudeta terbaru di negara Afrika Barat yang bermasalah itu.

"Tadi malam, tim dari MINUSMA #HumanRights pergi ke #Kati dalam rangka mandatnya untuk melindungi hak asasi manusia," kata misi penjaga perdamaian PBB.

"Kami juga telah mendapat akses ke Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan tahanan lainnya," tambahnya.

Tentara menangkap Keita dan para pemimpin lainnya setelah melancarkan pemberontakan pada Selasa (18/82020) di Kati.

Sebuah pangkalan militer sekitar 15 kilometer dari Bamako.

• Mantan Reporter BBC Saksi Hidup Serangan Hotel dI Somalia: Saya Selamat dari Empat Pengepungan

• Presiden Mali Dikudeta, Militer Janjikan Transisi Pemerintahan Sipil dan Pemilu Secepatnya

• Al Chaidar di Belanda, Minta Pemerintah Aceh Terbitkan Album Foto Aceh Masa Lalu

Seorang anggota junta militer, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan telah mengizinkan misi PBB untuk mengunjungi semua 19 tahanan di Kati.

Termasuk Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse.

Sumber itu menambahkan junta militer telah membebaskan mantan Menteri Ekonomi Abdoulaye Daffe dan Sabane Mahalmoudou, Sekretaris Pribadi Keita.

"Dua narapidana telah dibebaskan, tetapi masih ada 17 orang di Kati dan ini menjadi bukti kami menghormati hak asasi manusia," kata anggota junta militer itu.

Pembebasan yang dilaporkan itu terjadi tak lama sebelum demonstrasi massal, yang dilakukan oleh koalisi protes yang menuntut pengunduran diri Keita.

Sekaligus merayakan kemenangan rakyat Mali

Tentara menamai organisasinya Komite Nasional untuk Penyelamatan Rakyat, di bawah kepemimpinan seorang kolonel berusia 37 tahun bernama Assimi Goita.

Dia bersumpah akan membentuk dewan transisi dan menggelar pemilihan dalam waktu dekat.

Komunitas internasional telah bergabung dengan para pemimpin Afrika untuk mengutuk kudeta terbaru negara bagian Sahel yang rapuh itu dan menuntut pembebasan para pemimpin yang ditahan.

Keita dan Cisse ditahan di sebuah vila di Kati, tanpa televisi, radio atau telepon.

Sementara yang lain di pusat pelatihan, di mana mereka tidur di kasur dan menonton televisi, menurut saksi dalam kunjungan tersebut.

Presiden berusia 75 tahun yang digulingkan tampak lelah tetapi santai, kata mereka yang menggambarkan kondisinya sebagai dapat diterima.

Kudeta yang kedua hanya dalam delapan tahun memberikan pukulan telak bagi negara yang berjuang dengan pemberontakan jihadis.

Bahka, perekonomian hampur hancur dan kebencian publik yang meningkat atas pemerintah.

Sebuah kudeta pada tahun 2012 diikuti oleh pemberontakan di utara yang berkembang menjadi pemberontakan jihadis.

Saat ini mengancam negara tetangganya, Niger dan Burkina Faso.

Ribuan tentara PBB dan Prancis, bersama dengan tentara dari lima negara Sahel, telah dikerahkan untuk mencoba mencegah pertumpahan darah.

Juru bicara junta, Ismael Wague, mengatakan dewan transisi, dengan presiden transisi yang akan menjadi militer atau sipil akan ditunjuk.

Transisi akan menjadi sesingkat mungkin, katanya kepada televisi France 24.

Mereka yang ditahan, menurut berbagai sumber, antara lain Menteri Pertahanan Ibrahima Dahirou Dembele dan Menteri Keamanan M'Bemba Moussa Keita.

Termasuk Presiden Majelis Nasional, Moussa Timbine serta para panglima Angkatan Darat dan Udara.

Para pemimpin dari kelompok regional Afrika Barat yang beranggotakan 15 negara ECOWAS pada menuntut Keita dipulihkan sebagai presiden.

Mereka juga memperingatkan junta militer memikul tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan para tahanan.

Para pemimpin juga mengumumkan akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi untuk memastikan segera kembalinya tatanan konstitusional.

Para pemimpin Afrika lainnya pada Jumat (21/8/2020) menambah kecaman atas kudeta dan mengulangi tuntutan untuk pembebasan para tahanan.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mendesak resolusi krisis secara cepat, damai dan demokratis.

Presiden DR Kongo, Felix Tshisekedi menggambarkan kudeta itu sebagai berbahaya bagi demokrasi di Afrika.

Dia meminta negara-negara Afrika harus mengambil sikap tegas.

Keita memenangkan pemilihan secara telak pada tahun 2013.

Menempatkan dirinya sebagai sosok pemersatu di negara yang retak, dan terpilih kembali pada tahun 2018 untuk masa jabatan lima tahun berikutnya.

Tapi dia gagal membuat kemajuan melawan pemberontakan jihadis yang telah membuat sebagian besar negara di tangan kelompok Islam bersenjata.

Bahkan, memicu kekerasan etnis di pusat negara yang bergejolak.

Ribuan orang telah meninggal dan ratusan ribu telah meninggalkan rumah mereka.

Kemarahan memuncak setelah hasil pemilu legislatif yang disengketakan pada April 2020.

Mengarah pada pembentukan koalisi protes anti-Keita, Gerakan 5 Juni.(*)