Terkait Pemasangan Stiker BBM Bersubsidi, Ini Kata Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kebijakan Pemerintah Aceh terkait pemasangan stiker BBM bersubsidi di kendaraan pribadi yang pakai Premium dan Solar sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat dalam dua hari ini.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin angkat bicara terkait itu.

Menurutnya, pemasangan stiker yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat itu ada dua penafsiran.

"Hemat saya dipasangnya stiker tersebut mengandung dua maksud. Pertama, untuk memfilter mobil-mobil yang patut mengisi premium," katanya kepada Serambinews.com, Sabtu (22/8/2020).

Mobil yang patut tersebut menurutnya adalah mobil-mobil tua dengan CC kecil. Sedangkan mobil-mobil baru, apalagi yang ber-CC di atas 1500, tidak sepatutnya mengisi BBM bersubsidi.

"Kedua, pemasangan stiker tersebut adalah untuk mempermalukan pemilik mobil agar tidak mengisi BBM bersubsidi," katanya.

Sebaiknya, jika Pemerintah memang sudah tak mampu lagi memberi subsidi premium kepada rakyatnya, maka dihapuskan saja.

"Untuk menutupi kelangkaan BBM, saya sarankan agar di Aceh diperbanyak SPBU mini pada berbagai kecamatan, sehingga BBM baik solar, partalite, maupun pertamax selalu tersedia dengan memadai dengan harga patokan pemerintah," ujarnya.

Selama ini harga premium di gampong-gampong faktanya mencapai Rp 9.000 - Rp 12.000. Padahal harga Partalite di SPBU hanya Rp 7.450.

"Menurut saya, seandainya di setiap ibukota kecamatan atau bahkan di desa ada SPBU mini, maka sekalipun tak ada lagi subsidi, asalkan barangnya ada, saya kira tak akan ada masalah," pungkasnya.(*)

• Wahyudi Pimpin Ketua DLM Unigha Sigli, Dilantik Oleh Wakil Rektor

• Banyak Mobil Milik Perusahaan Ditengarai Manfaatkan Pogram Stiker BBM Bersubsidi

• Cegah Penyebaran Covid-19, Babinsa Koramil 15/Meuraxa Anjangsana ke Gampong Surien