Agustus Ini, PBB juga Berusia 75 Tahun, Menlu RI Ungkap Soal Rohingya dan Pandemi di Indonesia

“Seperti kasus Rohingya. Jika tidak ingin menerima, maka harus membantu menyelesaikan,” ucap dia.

Ramdhan juga mengatakan Indonesia harus cermat menjalankan diplomasi di tengah ketidakpastian global.

Menurut Ramdhan, di saat ketegangan AS-China di Laut China Selatan dan gejolak Timur Tengah yang terus dinamis, muncul pandemik Covid-19 yang menginterupsi perekonomian global.

Kondisi ini menambah eskalasi konflik domestik dan regional makin panas.

Dalam situasi seperti ini, Ramdhan melanjutkan, politik Bebas-Aktif harus benar-benar diposisikan secara tepat.

“Bebas-Aktif bukan berarti netral. Karena sesungguhnya Indonesia tidak pernah menganut diplomasi netral. Jika netral, tidak akan ada Konferensi Asia Afrika dan Gerakan non-blok,” tukas dia.

Sama halnya dengan peran Indonesia di Timur Tengah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia bisa menjadi modal Indonesia untuk memaksimalkan peran diplomasinya di kawasan kaya sumber daya alam namun dimanis secara politik itu.

Mencari solusi di Timur Tengah

Pengamat HI Universitas Indonesia Sya’roni Rofii menyampaikan dalam konteks Timur Tengah, Indonesia sudah memulai dengan mendekati pihak-pihak yang bersengketa.

Kerja-kerja diplomasi perdamaian itu antara lain mempertemukan Taliban dan pemerintah Afghanistan, mendengar aspirasi dari Fatah-Hamas, dan menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Namun, Indonesia masih terlihat low profile dalam konteks diplomasi global,” terang dia.

Dalam lima tahun terakhir, kata Syahroni, Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan multilateral dengan memaksimalkan perannya di lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB.

“Kerja diplomasi di kantor PBB memang gaungnya tidak sebesar jika dilakukan sendiri dan menjadikan Jakarta sebagai pusat diplomasi internasional,” ucap dia.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi – dalam forum pertemuan virtual PBB – menyampaikan lembaga itu harus mereformasi seluruh perangkat dan sistem kerjanya sehingga masyarakat dunia dapat menerima manfaat konkret dari kehadiran lembaga internasional tersebut,

Pasalnya, setelah 75 tahun berdiri, banyak pihak mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap kemampuan PBB mengatasi masalah global.