Breaking News:

Properti

Pemerintah Tetap Prioritaskan Rumah Layak Huni Melalui KPR Subsidi, Aturan DP 1 Persen Tetap Berlaku

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap memprioritaskan rumah layak huni dan sehat ke masyarakat

IST
KETUA Apersi Aceh, Afwal Winardy (kanan) menunjuk satu rumah subsidi yang telah siap dibangun di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (13/10/2018). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap memprioritaskan rumah layak huni dan sehat ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk memiliki rumah bersubsidi, aturan uang muka atau DP sebanyak 1 persen dari harga ketentuan pemerintah tetap berlaku.

Contohnya, jika Anda membeli rumah subsidi yang dipatok pengembang Rp 140 juta per unit, maka DP hanya sebesar Rp 1,4 juta.

Hal itu berdasarkan ketentuan Stimulus Fisk Melalui Subsidi Selisih Bunga ( SSB) meliputi pemilikan rumah tapak atau rusun dengan suku bunga 5 persen per tahun, kecuali Papua dan Papua Barat 4 persen per annum.

Masa tenor 10 tahun, selanjutnya suku bunga komersial.

Juga ada subsidi bantuan uang muka (SBUM Rp 4 juta (kecuali Papua dan Papua Barat SBUM Rp 10 juta).

Dengan uang muka 1 persen dari harga jual sesuai Kepmen PUPR dan bebas PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Juga ada Ketentuan penyaluran bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

Meliputi kepemilikan rumah tapak atau rumah susun dengan suku bunga 5 persen per annum, tenor 20 tahun.

Kemudian, ada subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp 4 juta.

Halaman
123
Editor: M Nur Pakar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved