Banggar DPRK: Banyak Aset Tanah Pemkab Aceh Singkil belum Bersertifikat

Dalam laporannya, Juru Bicara Banggar Bainuddin Ondo, menyampaikan catatan terhadap Pemkab Aceh Singkil. Antara lain, aset milik Pemkab Aceh Singkil belum tertib administrasi. Seperti aset tanah, mayoritas belum bersertifikat.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2019 oleh Bupati, Jumat (28/8/2020).

Dalam laporannya, Juru Bicara Banggar Bainuddin Ondo, menyampaikan catatan terhadap Pemkab Aceh Singkil.

Antara lain, aset milik Pemkab Aceh Singkil belum tertib administrasi.

Seperti aset tanah, mayoritas belum bersertifikat.

"Kami minta eksekutif segera selesaikan permasalahan aset daerah," kata Bainudin Ondo.

Selain penertiban aset tanah, Banggar juga soroti persolan kendaraan dinas yang tidak memeliki dokumen.

• Masuki Fase New Normal, Pariwisata Kepulauan Banyak belum Pulih

Kemudian, dokumen kapal cepat KM Tailana yang belum juga selesai.

"Izin KM Tailana belum tuntas, sehingga belum bisa operasional agar segera dituntaskan," tegasnya.

Banggar memberikan catatan lain, yaitu pengelola keuangan harus optimal dengan mengacu pada peraturan perundangan.

Meningkatkan koordinasi dalam pembahasan APBK dan sumber pendapatan keuangan, lain antara eksekutif dan legislatif.

"Dalam kesempatan ini kami juga memberikan apresiasi atas opini WTP yang diraih Pemkab Aceh Singkil, empat kali berturut-turut," ujar Bainudin Ondo.

Pada 29 Juli lalu Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid menyampaikan nota pengantar rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2019.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan secara singkat realisasi APBK 2019 antar lain: