Aliansi Masyarakat Bener Meriah Kembali Datangi DPRK Pertanyakan Hasil Tuntutan Demo Sebelumnya

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG – Massa dari Aliansi Masyarakat Bener Meriah kembali mendatangi Gedung DPRK setempat, Senin (31/8/2020).

Kedatangan massa tersebut untuk beraudiensi dan menagih janji Pemkab Bener Bener Meriah terkait tuntutan mereka sebelumnya pada aksi 17 Agustus 2020 yang lalu.

Dalam audensi itu, massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRK Bener Meriah, Tgk Husnul Ilmy, Wakil Ketua II, Anwar, dan Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga Msi serta anggota DPRK yang lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Bener Meriah.

Dalam pertemuan itu, Korlap Aliansi Masyarakat Bener Meriah, Putra Arita mempertanyakan realisasi Pemkab Bener Meriah terkait 7 poin tuntutan aksi mereka sebelumnya.

Disebukan, terkait dengan pemberhentian Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah, pihaknya menginginkan adanya bukti berupa surat tertulis sesuai dengan peraturan, bukan hanya dengan kata-kata.

• Antisipasi Covid-19, Kantor Bupati Aceh Besar Tutup Sementara

• Kepala Desa Lupa Matikan Kamera, Tertangkap Basah Berhubungan Intim Dengan Bendahara Saat Rapat Zoom

• Coffee Morning Mendagri, jangan Berhenti Sosialisasi Pencegahan Covid-19

• Bayi Gajah Terpisah dengan Induknya, Pengasuh Hewan Hibur dan Tidur Bareng Dalam Kandang

Dirinya juga mempertanyakan terkait dengan penempatan para pejabat dilingkungan Pemkab Bener Meriah.

“Tempatkan pejabat dilingkungan Pemkab Bener Meriah sesuai dengan ilmu dan keahlianya dan tidak menggunakan cara-cara nepotisme,” tegasnya.

Sementara Muklis AB juga menambahkan, dari 7 poin tuntutan itu, ia mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi di Pemerintahan Pemkab Bener Meriah, ini tentu lemahnya pengawasan dari lembaga DPRK setempat.

 Dengan kejadian ini Muklis berharap pengawasan dari DPRK Bener Meriah untuk ditingkatkan.

“Saya juga mengapresiasi terhadap gerak cepat pemerintah daerah dalam memperbaiki mobil Damkar yang rusak,” ujarnya.

Selain itu, Sadra Munawar juga mempertanyakan sejauh mana sudah kinerja penegak hukum dalam menangani kasus dugaan korupsi di BPBD Bener Meriah.

“Bukan hanya asal ngomong, kami butuh bukti, kalau asal ngomong itu sudah diperbaiki, itu sudah diusut, saya juga bisa,” tegas Sadra.

Sementara itu, Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga Msi menyampaikan, terkait dengan tatakelola pemerintahan Pemkab Bener Meriah pihaknya mengaku telah melaksanakan perintah dari Bupati Bener Meriah, Tgk Sarkawi. 

Sementara, terkait dengan adanya indikasi korupsi di BPBD Sekda juga menyampaikan saat ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian.

Sekda juga menjelaskan terkait penempatan susunan personel Damkar di masing-masing Posko juga sudah dievaluasi, kini di setiap pos ada Danpos dan Danru dengan 7 anggota.

Disebutkan, terkait pembelian Damkar baru dari dana Otsus sebanyak dua unit, karena disebabkan oleh refocusing anggaran maka dihilangkan satu unit.

“Yang satu unit dari dana Otsus akhir bulan ini sudah bisa dipergunakan,” ujar Sekda.

Selanjutnya ia menyampaikan, Bupati Bener Meriah juga sudah mengunjungi Kemendagri meminta bantuan mobil Damkar, mudah-mudahan ini juga dikabulkan.

“Kami juga telah menginstruksikan kepada teman-teman dilapangan, wajib di setiap pos memiliki nomor kontak Reje Kampung, sehingga apabila ada masyarakat kena musibah ini bisa cepat ditangani,” tegas Sekda.

Sambung Sekda, sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan personel dan SDM Damkar Bener Meriah ini juga telah dilakukan, baik dengan kelengkapan APD, yang sudah hampir 80 persen.

Sekda menambahkan, Pemerintah daerah juga sudah memberikan dana kompensasi terhadap korban tertimpa musibah kebakaran, baik di pasar Simpang Tiga maupun di Ujung Gele.

“Secara substansi ada dua dinas yang terlibat langsung yaitu Dinas Sosial dan BPBD, dan Bapak Bupati juga memberikan kompensasi kepada korban kebakaran itu,” jelas Sekda.

“Pemerintah daerah dalam hal ini tentu ada kelemahannya, maka dalam kesempatan ini kami memohon maaf kepada seluruh warga Bener Meriah, mudah-mudahan dengan kejadian ini kami akan terus mengevaluasi dan terus bekerja keras untuk melayani meskipun tidak mungkin sempurna tapi yang jelas atas kejadian ini positifnya banyak,” sebut Sekda.

Terakhir Sekda menyampaikan terhadap kritikan dan masukan yang bersifat membangun pihaknya akan mengakomodir dan melaksanakan.(*) 

• DKI Jakarta Tertinggi Kasus Positif Covid, Ketua Umum TP PKK Ingatkan Warga dengan “Gebrak Masker”

• Bilik Santri Dayah Darul Ulum Aceh Utara Terbakar

• Muslim SHI di Hadapan Menteri Kehutanan, Gajah Bener Meriah Dijadikan Ekowisata

Area lampiran