Pengawasan Intern
Mendagri: Pengawasan Sukses Apabila Temuan Sedikit
Mendagri menambahkan, seorang pengawas sejatinya melakukan proses pengawasan mulai dari perencanaan anggaran.
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Fikar W Eda I Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pengawasan sukses apabila semakin sedikit temuan.
"Paradigma yang ada saat ini, para pengawas berlomba menemukan temuan agar dikatakan sukses, ingat itu adalah paradigma yang salah," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Mendagri menambahkan, seorang pengawas sejatinya melakukan proses pengawasan mulai dari perencanaan anggaran.
"Saya setuju dengan Bapak Kepala BPKP bahwa saat pengawasan perencanaan adalah yang paling rawan,” jelasnya.
Mendagri berharap, Asosiasi Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang beranggotakan BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah, baik provinsi, kabupaten/kota harus saling bersinergi dengan baik dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional mengingat tantangan pengawasan saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan penyelenggaran Pilkada Tahun 2020 di 270 daerah.
"Kita harus berterima kasih kepada APIP karena temuan yang ada tentu masih bisa di perbaiki, maka kami berharap APIP dapat menjadi mitra yang baik dan diperhatikan perannya. Jangan sampai yang menemukan temuan adalah Aparat Penegak Hukum (APH)," pungkas Mendagri.
• Aktor Dwayne Johnson ‘The Rock’ dan Sekeluarga Positif Covid-19, Akui Sedang Lewati Masa-masa Sulit
• Abdya Kirim 2.599 Nomor Rekening Aparatur Gampong ke BPJS, Tiga Gampong tak Kirim
• Tak Diberi Izin Menikah Lagi, Suami Tega Racuni Istri sampai Tewas dengan Bantuan Ibunya Sendiri
Selain itu, dalam arahannya Mendagri mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi dan penyerapan anggaran, serta meningkatkan kinerja pengawasan atas anggaran belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik untuk penanganan Covid-19, program Pemulihan Ekonomi Nasional, Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, serta Pengelolaan Dana Desa dan Dana BOS.
Pada Rapat Koordinasi dimaksud juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dan BPKP dalam rangka Sinergitas dan Kolaborasi dalam pengawalan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pilkada Serentak Tahun 2020.(*)
