Pemegang HGU di Aceh Tamiang Seperti 'Raja Kecil', Begini Sikap Bupati Mursil

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBIEWS.COM, KUALASIMPANG – Bupati Aceh Tamiang, Mursil secara gamblang menyebut para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sudah menempatkan dirinya sebagai 'raja', sehingga enggan bersinergi untuk membangun daerah.

Pernyataan ini disebut Mursil didasari dengan fakta sulitnya berkoordinasi dengan para pemegang HGU dalam membangun fasilitas publik di kawasan areal HGU, seperti sekolah, kantor datok penghulu dan masjid.

“Hari ini seolah pemerintah tidak berdaya, tidak ada nilai. Memang (permintaan) tak ditolaknya, tapi gak dikasih-kasih, hanya janji,” kata Mursil, Jumat (4/9/2020).

Mursil mengingatkan kalau HGU yang dikelola para pengusaha untuk perkebunan merupakan tanah negara yang pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan masyarkat.

“Mereka lupa kalau tanah itu merupakan tanah negara. Jadi seolah sudah menempatkan dirinya sebagai raja kecil yang berhak sepenuhnya atas hak tanah,” ujarnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tamiang, Ramli ketika dikonfirmasi menjelaskan izin HGU itu sifatnya mengikat dan terikat dengan dunia usaha yang dijalankan. Namun dipertegasnya masyarakat berhak meminta sebagian hak pelaksana HGU untuk kepentingan publik.

“Dalam SK terbaru sebagai syarat itu ditentukan sertifikat HGU apabila untuk kepentingan daerah dan masyarakat, maka perusahaan harus rela mengeluarkan sebagian hak pelaksanaannya,” kata Ramli.

Saat ini kata dia luas HGU di Aceh Tamiang mencapai 100 ribu hektare yang didominasi perkebunan kelapa sawit dan sebagian perkebunan karet.(*)

• Suami Istri Beserta Tiga Anaknya Masuk Islam di Aceh Timur 

• Tepergok Mesum, Seorang Wanita Diarak Tanpa Pakai Baju, Polisi: Sudah Diperingatkan, Tapi Mesum Lagi

• Bersama Pengurus TP PKK Aceh, Dyah Erti Idawati Gebrak Masker Secara Door To Door