Breaking News:

Kopelma Darussalam yang Terlupakan

SELAIN pernah belajar dan mengajar di Darussalam, saya mulai fokus meneliti eksistensi Darusslaam ketika menulis tesis berjudul

Kopelma Darussalam yang Terlupakan
IST
ZULFATA, M.Ag., Direktur Sekolah Kita Menulis, melaporkan dari Darussalam, Banda Aceh

OLEH ZULFATA, M.Ag., Direktur Sekolah Kita Menulis, melaporkan dari Darussalam, Banda Aceh

SELAIN pernah belajar dan mengajar di Darussalam, saya mulai fokus meneliti eksistensi Darusslaam ketika menulis tesis berjudul “Pemikiran Politik Ali Hasjmy” di Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2014. Berawal dari mendalami pemikiran mantan gubernur Aceh itu, secara tidak langsung “puing-puing” konstruksi sejarah Darussalam  hinggap di benak saya. Hingga sekarang pun saya tertarik untuk menggali dan menggugah eksistensi Darussalam sebagai titik lenting pembangunan Aceh maupun potret keindonesiaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga kini.

Dalam reportase ini, saya membagi dua pembahasan tarkait Darussalam, yaitu Darussalam sebagai upaya kontrak politik dan konsolidasi politik dari masa perang ke masa damai (dampak gerakan Darul Islam), dan Darussalam sebagai Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma). Pembagian Darussalam sebagai yang pertama, segenap masyarakat dan pejabat Aceh masa itu (sekitar tahun 1960-an) sedang berusaha mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai batu loncatan pembangunan Aceh untuk kembali jaya seperti pada masa lalu.

Dalam konteks ini, berdasarkan penelitian, saya temukan bahwa spirit pembentukan Darussalam berlandaskan tiga hal, yaitu keislaman, kemerdekaan, dan pengabdian.

Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan pembaca bahwa agenda besar dari proses terbentukya Darussalam tak lepas dari keinginan luhur generasi Aceh terdahulu (semasa Ali Hasjmy) untuk mencapai cita-cita bagi daerahnya menuju masyarakat adil dan makmur. Cita-cita luhur ini tidak hanya disambut baik oleh kalangan para pejabat pada masa itu, tetapi juga oleh masyarakat. Merekalah yang antusias mempercepat terbentuknya Darussalam sebagai pintu masuk konsolidasi politik dengan pemerintah pusat agar Aceh dapat meninggalkan keterbelakangannya atau mengubah Aceh dari kondisi perang ke kondisi penuh kedamaian dan kesejahteraaan.

Dalam konteks Darussalam sebagai kontrak politik dan konsolidasi politik inilah pada 27 April 1962 Darussalam diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Meskipun pada realitasnya, hari lahir Darussalam itu secara teknis bertepatan pada 17 Agustus 1958, seiring dengan dilaksanakannya upacara peletakan batu pertama pembangunan Kopelma Darussalam oleh Menteri Agama, KH Mohd Ilyas, atas nama pemerintah pusat.

Selanjutnya, propaganda politik pembangunan Aceh saat itu menjadi besar dampaknya ketika Ir Soekarno datang langsung untuk meresmikan Darussalam dengan menukilkan sarakata “Tekad bulad melahirkan perbuatan yang nyata. Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita.”

Pada saat itu Presiden Soekarno berpidato dengan gegap gempita sembari menancapkan semangat gotong royong untuk membangun Aceh dan bangsa Indonesia. Jauh sebelum kehadiran Soekarno menyemangati masyarakat Aceh, waktu itu kondisi masyarakat Aceh lebih awal solid, semangat gotong royongnya teruji tanpa sekat si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat jelata.

Tanpa memperpanjang uraian Darussalam sebagai kontrak politik dan konsolidasi politik, melalui reportase ini saya lanjutkan dengan menguraikan dinamika Darussalam sebagai Kopelma yang dirancang untuk misi pembangunan Aceh berbasis pendidikan. Pada spirit ini Ali Hasjmy menyebutnya sebagai misi pelaksanaan dogma falsafah Darussalam mazhabab tarbiyah dan tujuan politik pembangunan.

Saat menelusuri data terkait ini, saya terharu karena untuk mempersiapkan Kopelma penuh dengan liku-liku. Di antara banyak liku tersebut, tiga di antaranya adalah soal anggaran yang terbatas, perbedaan persepsi, dan koordinasi Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat waktu itu. Mengenai tiga liku-liku tesrebut, berdasarkan pengakuan M Jasin yang waktu itu menjabat Ketua DPRD-GR Propinsi Istimewa Aceh (sekarang Aceh) menyatakan bahwa Aceh masa itu memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun Kopelma Darussalam, sehingga Pemerintah Aceh harus memiliki langkah politik yang baik dan penuh tekad dengan pemerintah pusat.

Namun demikian, semangat pantang mundur pun tak lekang pada pejabat Aceh masa itu, koordinasi dengan pemerintahan pusat pun terus dilakukan, sampai pada satu tahapan, seusai koordinasi tersebut ternyata memicu keterbelahan persepsi di internal panitia pelaksana pembangunan Kopelma Darussalam. Bututnya, waktu itu mencuat perbincangan bahwa wakil ketua umum panitia pelaksanaan mengatakan bahwa berdasarkan perbincangan dengan Jakarta (pemerintah pusat), Aceh waktu itu mesti terlebih dahulu melakukan pembangunan fisik seperti membangun jalan, pelabuhan, atau yang serumpun dengannya. Dampaknya, pihak internal kepanitiaan waktu itu hampir membatalkan perencanaan pembangunan Kopelma Darussalam.

Dengan kondisi seperti itu, menurut pengakuan M Jasin melalui tulisannya berjudul “Kenjataan dan Harapan” menyatakan bahwa seusai rapat internal yang mulai menggiring pembatalan pembentukan Kopelma Darussalam, saat itu Jasin dipanggil ke ruangnya oleh Gubernur Ali Hasjmy. Hasjmy menyatakan, hati nuraninya bergetar dan terus berusaha untuk meyakinkan rekan-rekannya agar dapat mencari kebijaksanaan demi terbangunnya Kopelma Darussalam.

Menghadapi situasi itu, Pemerintah Aceh masa kepemimpinan Ali Hasjmy pernah mengirim surat ke Prof  Sardjito, Presiden Universitas Gadjah Mada (UGM). Kemudian Sardjito membalas surat dengan nomor surat 28/Sn//I/61 yang ditujukan kepada ketua panitia persiapan pendirian Universitas Syiah Kuala. Isi surat tersebut secara substansi menyampaikan bahwa pihak UGM bersedia mendukung secara moral dan mengirim para sarjananya untuk mengajar di Aceh. Dengan kedatangan surat ini pula Ali Hasjmy dan rekan-rekannya kembali meyakinkan internal mereka untuk tetap melanjutkan misi pembentukan Koplema Darusslam.

Singkat reportase, tantangan demi tantangan terus dilalui, Kopelma Darussalam pun terbentuk dengan ditunjukknya Drs Sjamsuddin Ishak sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tahun 1965 setelah Kolonel M Jasin dipindahkan ke Seskoad Bandung. Demikian pula keberadaan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama yang berubah menjadi Institut Agama Islam Ar-Raniry (IAIN Ar-Raniry) yang rektor pertamanya diamanahkan kepada Drs H Ismuha. Kemudian, banyak lembaga pendidikan dan yayasan terus menyebar di kabupaten/kota di Aceh.

Seiring dengan keterbatasan kolom jurnalisme, saya mohon maaf kepada pembaca karena tidak menyampaikan seluruh hasil riset saya terkait eksistensi Darussalam di masa Orla dan Orba. Tetapi yang ingin saya pertegas adalah saat melihat Aceh hari ini, terkesan falsafah pembangunan Darussalam belum pendapat tempat bagi spirit pembangunan Aceh saat ini, baik dari sektor pendidikan, penguatan sumber daya manusia hingga soal tata kelola pemerintahan Aceh dengan pemerintah pusat. Akhirnya, saat memahami Aceh hari ini, kita (seperti) terlupakan bahwa kunci kesuksesan pembangunan Aceh berada pada solidaritas masyarakat dengan pihak eksekutif, legislatif  hingga kontribusi kalangan elite militer. Bukan sibuk menyiasati tapal batas atau lapak kekuasaan secara sepihak.  

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved