Nasir Djamil Desak Segera Alokasikan Dana Insentif dan Perlindungan Tenaga Medis di Aceh

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI Asal Aceh, M Nasir Djamil mendesak Pemerintah Aceh segera alokasikan dana insentif dan perlindungan untuk dokter dan tenaga medis di Aceh.

“Kita sedang berjuang memulihkan kesehatan dan melindungi rakyat Aceh dari pandemi Corona. Sangat layak dan patut jika tenaga kesehatan harus diberi perhatian lebih. Saya kuatir kalau kita abai, maka akan banyak tenaga medis dan rakyat Aceh yang terpapar,” tukas Nasir Djamil, Minggu (13/9/2020).

Politisi PKS ini mencemaskan dengan semakin merebaknya pandemi Covid di Aceh. Ia juga minta Pemerintah Aceh menyampaikan ke publik agar dokter dan masyarakat bisa tenang menghadapi melonjaknya angka covid-19 di Aceh.

“Jangan sampaikan menunggu dokter-dokter lain mengundurkan diri dan terpapar Covid-19.” tukasnya.

Sebelumnya Nasir Djamil juga meminta kepada para dokter umum non-PNS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD ) Tgk Chik Ditiro Sigli untuk tidak mengundurkan diri.

• Webinar For-JAK, Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah, Mantan Dubes Kanada, Diterima Hangat Mantan GAM

• Kekayaan Risma Naik Selama Jadi Walkot, Segini Gajinya Sebagai Wali Kota Surabaya

• Warga Aceh Timur Pecah Kepala Ditabrak Truk Fuso, Sepmor Rusak Berat

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 17 dokter umum non-PNS mengundurkan diri dari RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli, Jumat (11/9/2020). Pengunduran diri tenaga medis akibat beban dan risiko kerja yang dibayar rumah sakit dinilai tidak sesuai.

Surat pengunduran diri tanpa nomor itu ditujukkan kepada Kepala Bagian Pelayanan Medik RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli, dr Dwi Wijaya.

Pengunduran 17 dokter umum tidak menyebabkan pelayanan terganggu, aktivitas tetap berjalan normal. Secara terpisah, seperti dikutip media, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Aceh, dr Safrizal Rahman, menyatakan, tenaga medis yang bertugas dalam menangani pasien COVID-19 mengakui belum mendapatkan dana insentif dari pemerintah. Tenaga medis, seperti dokter, perawat, masih belum mendapatkan insentif.

Safrizal mengatakan, tenaga kesehatan yang bertugas menangani COVID-19 dan telah menerima insentif dari Kementerian Kesehatan hanya mereka yang menjadi Peserta Program Dokter Spesialis (PPDS). Sementara, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain di Aceh belum menerimanya.

"Mereka (PPDS) sudah mendapatkan insentif untuk lima sampai enam bulan, yang dokter, perawat, dan tenaga medis lain yang membantu penanganan COVID-19 itu belum," katanya.

Menurut dia dana insentif itu bersumber dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan terdapat beberapa daerah di luar Aceh, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota mengambil kebijakan untuk menalangi terlebih dahulu dana insentif tersebut.

"Artinya mereka (pemerintah daerah) memberikan insentif kepada para tenaga medisnya, dan mengatakan nanti seandainya yang dari pusat turun (cair) maka itu dikembalikan," katanya.

"Insentif ini hanya boleh satu dari pemerintah pusat, tidak boleh dobel, tapi dari pemerintah pusat belum cair," tambahnya.

Di Aceh ada sekitar 3.500 orang. Sementara, bergelut sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Aceh sekitar 800 hingga 1.000 dokter. Belum lagi perawat dan tenaga medis lainnya. Selama ini, kata dia, tenaga medis di Aceh hanya mendapatkan buah tangan dari Pemprov Aceh berupa sembako dan sejenisnya, tetapi belum insentif berupa dana.(*)