Breaking News:

Update Corona di Aceh

Kasus Terus Melonjak, DPRA: Evaluasi Menyeluruh Penanganan Covid-19 di Aceh

Kasus terakhir yang menghentakkan, ungkap Dahlan, ketika ada bantuan 1 juta masker dari Presiden Jokowi dan Pemerintah Aceh melakukan kegiatan Gebrak

SERAMBINEWS/MASRIZAL
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin memberikan pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Aceh di Gedung DPRA, Senin (14/9/2020). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan wabah Covid-19 di Aceh.

"Kami menyeru kepada pemerintah sebagai eksekutor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Covid-19," kata Dahlan dalam konferensi pers di Gedung DPRA, Senin (14/9/2020).

Hingga Minggu, 13 September 2020, sudah 2.739 orang terkonfirmasi Covid-19 dengan jumlah kematian berjumlah 93 orang.

Dari total angka positif tersebut, 400 orang dari tenaga kesehatan.

"Kasus ini sudah berjalan bulan keenam sejak merebaknya kasus, tapi sampai hari ini kita melihat tidak ada kerangka penanganan Covid secara komprehensif," tambahnya didampingi anggota DPRA Abdurrahman Ahmad dan Irfansyah.

Dahlan mengungkapkan padahal Pemerintah Aceh memiliki dana refocusing sebesar Rp 2,3 triliun untuk penanganan Covid-19.

Tapi, katanya, DPRA tidak melihat ada gebrakan besar dari pemerintah dalam penanganan wabah ini.

"Apa yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Aceh, lebih kepada life service atau pencitraan. Ini sudah terlihat sejak dibangun posko untuk penanganan mahasiswa Aceh di Wuhan," ujar dia.

Kasus terakhir yang menghentakkan, ungkap Dahlan, ketika ada bantuan 1 juta masker dari Presiden Jokowi dan Pemerintah Aceh melakukan kegiatan Gebrak Masker ke seluruh Aceh dengan melibatkan seluruh ASB dan guru.

"Dengan bombastis mencitrakan seakan-akan pemerintah bekerja. Padahal itu hanyalah salah satu item dalam pencegahan covid. Artinya hal itu bisa dilakukan oleh siapa pun, bahkan oleh perangkat terkecil dalam pemerintah desa," tambahnya.

Menurut Dahlan, saat ini Pemerintah Aceh tidak memiliki kerangka kerja dalam memutuskan mata rantai Covid-19.

Kegiatan Gebrak Masker, menurut Dahlan hanya menjadi boomerang dalam penanganan Covid-19.

"Padahal DPRA sudah merumuskan beberapa kerangka acuan yang disampiakan ke Pemerintah Aceh saat belum ada kasus di Aceh. Tetapi tidak dijalankan," ungkap dia.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved