Breaking News:

DPRA Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh  

KETUA DPRA, Dahlan Jamaluddin, mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan wabah Covid-19

SERAMBINEWS/MASRIZAL
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin memberikan pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Aceh di Gedung DPRA, Senin (14/9/2020). 

KETUA DPRA, Dahlan Jamaluddin, mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan wabah Covid-19 di Aceh. Hal itu disampaikan Dahlan dalam konferensi pers di Gedung DPRA, Senin (14/9/2020).

"Kami menyeru kepada pemerintah sebagai eksekutor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Covid-19," kata Dahlan didampingi Anggota DPRA lainnya, Abdurrahman Ahmad dan Irfansyah.

Desakan itu disampaikan mengingat kasus Covid-19 terus melonjak. Hingga Minggu (13/9/2020), sudah 2.739 orang terkonfirmasi positif dengan jumlah kematian 93 orang. Dari total jumlah kasus tersebut, 400 orang merupakan tenaga kesehatan.

Dahlan menilai, sejak wabah ini merebak di Aceh pada Maret lalu yang artinya sudah memasuki bulan keenam, sampai sekarang belum terlihat adanya kerangka penanganan yang jelas dan komprehensif. Padahal Pemerintah Aceh memiliki dana refocusing sebesar Rp 2,3 triliun.

"Apa yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Aceh lebih kepada pencitraan. Ini sudah terlihat sejak dibangun posko untuk penanganan mahasiswa Aceh di Wuhan," pungkas Dahlan.

Kasus terakhir yang menghentakkan, ucapnya, ketika ada bantuan 1 juta masker dari Presiden RI, Joko Widodo, dan kemudian Pemerintah Aceh melakukan kegiatan Gebrak Masker ke seluruh Aceh dengan melibatkan seluruh ASN dan guru.

"Dengan bombastis mencitrakan seakan-akan pemerintah bekerja. Padahal itu hanya salah satu item dalam pencegahan covid. Hal itu bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh perangkat terkecil dalam pemerintah desa," tambahnya.

Hal itu, lanjut Dahlan, sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tidak memiliki kerangka kerja yang jelas dalam memutuskan mata rantai Covid-19. Kegiatan Gebrak Masker malah hanya menjadi boomerang dalam penanganan Covid-19.

"Padahal DPRA sudah merumuskan beberapa kerangka acuan yang disampaikan ke Pemerintah Aceh saat belum ada kasus di Aceh, seperti melakukan penjagaan ketat di perbatasan. Tetapi tidak dijalankan dan terkesan Pemerintah Aceh berjalan sendiri," ucapnya.

Dampak dari tidak adanya kerangka kerja itu juga membuat banyak tenaga kesehatan mengeluh dan kasus positif terus meningkat. Aceh ia sebutkan, bahkan sudah berada di peringkat enam nasional dalam hal penambahan kasus harian.

Selain itu, tambah politisi Partai Aceh ini, dalam melakukan penanganan kesehatan, Pemerintah Aceh juga tidak melakukan koordinasi terpadu dengan pihak-pihak terkait yang dinilai terlibat dalam penanganan, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.

"Pemerintah harus berani menyampaikan bahwa kondisi saat ini tidak sedang-sedang baik saja. Mari sama-sama kita berteriak dengan harapan ada perubahan sikap dan prilaku kebijakan dari pemangku kepentingan kita hari ini. Cukup sudah membangun pencitraan. Pilkada masih lama. Keselamatan warga negara adalah tugas dasar yang dilakukan pemerintahan," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Dahlan juga menyeru pemerintah untuk segera melakukan swab massal sesuai standar WHO. Tes swab massal penting dilakukan karena saat ini tidak diketahui lagi klaster-klaster mana saja yang terkontaminasi Covid.

"Makanya, langkah taktis yang harus dilakukan pemerintah adalah tes swab massal secara menyeluruh agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan tes swab massal, kita bisa tracing sejauh mana peredaran kasus sehingga bisa diambil kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh perlu juga memikirkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anggota DPRA, Abdurrahman Ahmad menjelaskan, Aceh harus dilakukan PSBB total. "Jakarta saya yang ditentang oleh menteri-menteri tetap melakukan PSBB, kenapa Aceh tidak melakukannya," kata Abdurrahman Ahmad.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved