Ketua GMNI Aceh Tengah Nilai Rencana Belajar Tatap Muka Mulai 21 September Belum Tepat

 Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah membuka kembali proses belajar tatap muka di sekolah dianggap masih keliru.

Pasalnya, jumlah pasien positif Covid-19 terus meningkat untuk memberlakukan sekolah kembali dibuka dinilai belum tepat.

Hal itu, disampaikan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Aceh Tengah, Mulyadi dalam siaran persnya yang diterima Serambinews.com, Selasa (15/9/2020).

“Kalau dilihat perkembangan terakhir ini, tidak sepantasnya Dinas Pendidikan (Disdik), Kankemenag dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Tengah, menandatangani keputusan bersama terkait proses belajar tatap muka,” kata Mulyadi.

• BPN Aceh Tengah Terapkan Integrasi BPHTB Online

Disebutkan, kebijakan tiga instansi pendidikan ini, terkesan mengabaikan kondisi terakhir terkait dengan penyebaran virus Corona di Aceh Tengah yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat.

“Apalagi saat ini, daerah kita sudah menjadi zona yang dilarang untuk mengadakan proses belajar tatap muka," ujarnya.

"Kenapa harus dipaksa sekolah, kalau kondisinya belum memungkinkan,” tanyanya.

Sebagai contoh, lanjut Mulyadi, jumlah warga Aceh Tengah yang telah terkonfirmasi positif sebanyak 38 orang.

Beberapa diantaraya terdiri dari dokter, tenaga medis, pegawai Bank BUMN, serta masyarakat.

• Satlantas Polres Aceh Tengah Razia Kendaraan, Tak Lupa Ingatkan Warga Pakai Masker

“Nah mungkinkah di tengah meningkatnya pandemi ini, kegiatan tatap muka belajar mengajar siswa harus dilakukan,” tanya Mulyadi.

Menurut Mulyadi, pihaknya meminta agar pemerintah serta dinas terkait untuk bisa mempertimbangkan kembali rencana belajar tatap muka untuk sejumlah sekolah  dijadwalkan 21 September 2020 mendatang.

“Janganlah mengeluarkan kebijakan semena-mena di tengah pandemi ini. Pikirkan juga keselamatan orang banyak,” katanya.

• Belajar Tatap Muka di Aceh Tengah Menunggu Proses Pemetaan Zona

Disisi lain, dia memprediksi, bila surat keputusan bersama antar Disdik Aceh Tengah, Kankemenag dan Kantor Dinas Cabang Aceh Tengah, tetap dijalankan dikhawatirkan menyebaran virus Corona semakin meluas.

“Kami akan menyurati Gubernur Aceh, Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan MENPAN-RB agar ketiga kepala instasi tersebut bisa dievaluasi kembali," ujarnya.

"Kami menganggap dapat membahayakan keselamatan ribuan nyawa pelajar se Kabupaten Aceh Tengah,” pungkasnya. (*)