Berita Aceh Barat Daya
Oknum Pejabat di Sekretariat DPRK Abdya Diduga 'Sulap' SPPD Sejumlah Pegawai
Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak diduga sekretariat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) diduga disulap....
Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Jalimin
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak diduga sekretariat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) diduga disulap alias fiktif.
Kabarnya, aksi 'sulap' SPPD itu, dilakukan oleh orang nomor satu di lingkungan Sekretariat DPRK Abdya.
Informasi yang diperoleh Serambinews.com, Sekretariat DPRK Abdya, diduga sudah berulang kali mengeluarkan SPPD fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak tersebut.
Modusnya, para pegawai atau tenaga kontrak yang tidak pergi kunjungan kerja (kunker) atau bimbingan teknis (Bimtek) hanya mendapatkan uang Rp 500.000 hingga Rp 2 juta rupiah.
Bahkan, baru-baru ini, salah seorang pejabat di sekretariat DPRK Abdya yang dinyatakan positif Covid-19, malah masuk dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dengan agenda Kunker ke Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
• Salman Khan Hancurkan Satu Per Satu Rantai, Program TV Populer Bigg Boss Dimulai 3 Oktober 2020
• Benarkah BIN Punya Pasukan Khusus Rajawali Bersenjata Lengkap? Begini Penjelasan BIN
• Viral Video Ospek Online Mahasiswa Baru, Tiga Senior Lawan Satu Tetap Teriak dan Bentak-bentak
Dari 15 orang yang masuk dalam SPT dengan Nomor : 094/53/SPT/VII/2020 itu, empat pegawai dikabarkan tidak pergi melakukan kunker tersebut.
Bahkan, salah satu diantaranya dikabarkan tidak menerima uang apapun dari Sekwan DPRK Abdya. Semenatara yang lain, ada yang menerima uang Rp 1 juta lebih, hingga 50 persen dari jumlah SPPD atau hanya menerima sekitar Rp 2,5 juta saja.
"Iya, uang memang masuk ke rekening saya, tapi uang itu seluruhnya saya serahkan kembali, karena ada kebijakan," ujar salah seorang pegawai yang namanya masuk dalam SPT.
Awalnya, ia sempat menolak permintaan atasannya itu, namun selaku bawahan tidak mampu menolak perintah atasannya tersebut.
"Saya uda sampaikan, oke kalau begitu, tapi kalau ada persoalan saya tidak bertanggung jawab ya," ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis. Ia mengaku, tidak pergi dalam kunker tersebut, namun mendapatkan 'uang teken' sebesar Rp 1 juta lebih.
"Untuk abang ada (dikasih) untuk uang teken. Jumlahnya, ya sekitar segitulah (Rp 1 juta)," ujar Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis.
Sementara itu, Sekretaris DPRK Abdya, Salman SH membantah bahwa nama-nama yang dalam SPT itu tidak pergi.
"Enggak mat. Pergi semua," jawab Sekwan, Salman SH singkat.
Namun, Salman tidak bisa menyangkal saat Serambinews.com, memaparkan sejumlah bukti, tentang sejumlah pegawai yang SPPD-nya disulap dan tidak ikut dalam kunker.(*)
• Perbup Bireuen, tak Pakai Masker, Didenda Mulai dari Membaca Al-Quran Hingga Denda Sejumlah Uang
• Sempat Tertinggi di Eropa, Ternyata Ini Kunci Swedia Atasi Covid-19 Hingga Dipuji WHO
• Sayangkan Beda Pernyataan Polisi soal Pelaku, Syekh Ali Jaber: Betul-betul Anak Itu Sudah Terlatih