Prancis Cegah Hizbullah dan Gerakan Amal Gagalkan Pembentukan Pemerintahan Non-Politik

SERAMBINEWS.COM, BEIRUT - Pemerintah Prancis berupaya mencegah Hizbullah dan Gerakan Amal Lebanon menggagalkan pembentukan pemerintah teknokrat non-politik yang tidak terkait dengan partai-partai yang berkuasa.

Kemudian, merotasi kementerian di antara sekte negara itu.

Hizbulah berupaya menghentikan prakarsa Prancis tersebut.

Blok parlemen Hizbullah menganggap peran Amerika yang sangat negatif dan bertanggung jawab atas upaya membentuk pemerintahan Lebanon yang akan melaksanakan tugas-tugas saat ini.

Posisi Hizbullah bertepatan dengan pengumuman Departemen Keuangan AS tentang paket sanksi kedua terhadap pejabat Lebanon.

Sanksi baru termasuk Hashem Safieddine, Kepala Dewan eksekutif Hizbullah memberlakukan larangan atas properti dan kepentingannya.

Dua perusahaan konstruksi yang berbasis di Lebanon, Arch Consulting dan Meamar Construction, atas hubungan mereka dengan Hizbullah juga dapat sanksi.

Blok Hizbullah menuduh beberapa dari mereka yang membentuk pemerintah dalam bayang-bayang.

Menyita keputusan komponen lain setelah mencegah calon perdana menteri berkonsultasi dengan blok.

Mencegah komponen menyebut nama menteri mereka, dan mengganggu keseimbangan dengan mengambil portofolio keuangan.

• AS Jatuhkan Sanksi Dua Bisnis Milik Hizbullah Bersama Sultan Khalifa Asad

Sumber yang dekat dengan mantan PM Saad Hariri mengatakan kepada Arab News, Kamis (17/9/2020) bahwa:

“Sikap Hariri telah jelas sejak awal untuk menyetujui poin-poin dalam inisiatif yang dibawa Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Beirut pada awal September mengenai pembentukan Lebanon baru."

"Membentuk pemerintah teknokrat non-politik dan rotasi portofolio."

"Semua parpol menyetujui ketentuan ini, termasuk asas rotasi."

"Persetujuan ini dikomunikasikan oleh Hizbullah dan Gerakan Amal kepada kepala pemerintahan yang ditunjuk, Mustapha Adib, setelah penugasannya."